Inflasi Oktober 2026 Turun Jadi 3,23%, Harga Pangan Masih Jadi Sorotan
BankPedia.id - Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut menurun dibandingkan inflasi September 2026 sebesar 3,28 persen dan masih berada dalam sasaran nasional 2,5±1 persen. Meski demikian, kenaikan harga pangan masih menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Bank Indonesia (BI) pada 2 November 2026, inflasi Oktober mencapai 0,22 persen secara bulanan (month-to-month/mtm). BI menyebut capaian tersebut mencerminkan terjaganya stabilitas harga melalui koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bank sentral.
Namun, inflasi yang masih berada dalam sasaran tidak serta-merta menunjukkan bahwa harga barang dan jasa telah menjadi lebih murah. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan sehari-hari tetap dapat membebani rumah tangga, khususnya ketika pertumbuhan pendapatan tidak sebanding dengan peningkatan pengeluaran.
Inflasi Pangan Tahunan Meningkat
Tekanan harga pada Oktober 2026 berbeda di setiap kelompok pengeluaran. BI mencatat inflasi kelompok inti sebesar 0,12 persen secara bulanan dan 2,56 persen secara tahunan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa tekanan harga inti masih relatif terkendali.
Sementara itu, kelompok harga pangan bergejolak (volatile food) mengalami inflasi bulanan sebesar 0,77 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan September 2026 yang mencapai 1,46 persen. Meski laju bulanannya melambat, inflasi pangan secara tahunan justru meningkat dari 5,03 persen menjadi 5,81 persen.
Adapun kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) mencatat inflasi sebesar 0,09 persen secara bulanan dan 3,24 persen secara tahunan. Salah satu faktor yang memengaruhi kelompok ini adalah tarif angkutan udara, seiring penerapan fuel surcharge sebesar 40 persen untuk penerbangan domestik kelas ekonomi.
Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa tekanan biaya hidup masyarakat tidak hanya berasal dari harga pangan, tetapi juga dapat dipengaruhi biaya transportasi dan kebutuhan lainnya.
Dampak kenaikan harga juga tidak sama bagi seluruh kelompok masyarakat. Rumah tangga berpendapatan rendah umumnya mengalokasikan porsi pendapatan lebih besar untuk makanan dan kebutuhan pokok. Karena itu, kenaikan harga pangan berpotensi memberikan tekanan lebih besar terhadap pengeluaran kelompok tersebut.
Dengan demikian, pengendalian inflasi perlu disertai upaya menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tetap terpelihara.
Koordinasi BI dan Pemerintah untuk Menjaga Pasokan
Pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi lintas sektor karena pergerakan harga tidak hanya dipengaruhi permintaan dan kebijakan moneter. Ketersediaan bahan baku, proses produksi, distribusi, kondisi cuaca, biaya transportasi, hingga harga komoditas global turut memengaruhi harga barang dan jasa.
Koordinasi antara BI dan pemerintah dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sinergi tersebut juga diperkuat melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Kerja sama ini terutama diperlukan untuk mengantisipasi gejolak harga pangan. Penurunan produksi di suatu daerah dapat mengurangi pasokan ke pasar dan mendorong kenaikan harga. Selain itu, gangguan cuaca ekstrem, termasuk ancaman El Niño, berpotensi memengaruhi produksi serta ketersediaan komoditas pangan.
Dalam menghadapi risiko tersebut, kebijakan moneter BI perlu didukung langkah pemerintah untuk memperkuat sisi pasokan. Pemerintah pusat dan daerah berperan menjaga kelancaran distribusi, memastikan ketersediaan pangan strategis, memperkuat kerja sama antardaerah, serta mengantisipasi potensi gangguan produksi.
Pembagian peran tersebut diperlukan karena kebijakan moneter berfungsi menjaga stabilitas permintaan dan ekspektasi inflasi. Sementara itu, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pasokan barang tersedia dan dapat dijangkau masyarakat.
BI Perkirakan Inflasi 2026 dan 2027 Tetap Terkendali
Bank Indonesia memperkirakan inflasi akan tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027. Untuk mencapai proyeksi tersebut, konsistensi kebijakan stabilitas moneter dan koordinasi dengan pemerintah perlu terus dijaga.
Keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik. Stabilitas harga juga perlu dirasakan masyarakat melalui ketersediaan barang, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, sinergi BI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga inflasi tetap dalam sasaran, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
