BNI Jelaskan Kronologi Laporan KUR Jember ke Kejati Jatim Sejak 2024
BankPedia.id — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memberikan penjelasan mengenai tahapan penanganan dugaan penyimpangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di BNI Cabang Jember, Jawa Timur.
BNI menyampaikan bahwa perkara tersebut berawal dari temuan internal yang kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan perusahaan dan pelaporan kepada aparat penegak hukum.
Berdasarkan keterangan resmi BNI, pemeriksaan internal menemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan dan penyaluran KUR.
Sebelum perkara dilaporkan, perseroan telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pegawai yang dinyatakan melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan internal, termasuk pemutusan hubungan kerja.
Selanjutnya, pada 1 April 2024, BNI menyampaikan laporan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan bahwa perkembangan penanganan perkara saat ini merupakan tindak lanjut dari laporan tersebut.
"Perkembangan penanganan perkara saat ini menunjukkan bahwa laporan BNI terus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. BNI sejak awal mendukung proses penyidikan dan bersikap kooperatif dengan menyediakan data serta dokumen yang diperlukan sesuai kewenangan penyidik," ujar Okki.
BNI menghormati proses penyidikan, termasuk penetapan tersangka berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan penyidik.
Perseroan menegaskan bahwa penentuan tanggung jawab hukum setiap pihak sepenuhnya diserahkan kepada proses hukum yang berlaku.
Langkah Penguatan KUR
Di sisi operasional, BNI melakukan penguatan analisis kredit langsung kepada calon debitur, verifikasi identitas dan kegiatan usaha, serta penerapan pembiayaan berbasis ekosistem.
Perseroan juga menerapkan pembatasan radius untuk memperkuat KYC dan memanfaatkan digitalisasi proses kredit dalam mendukung pemantauan debitur.
Monitoring dan audit dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
BNI memastikan dukungan terhadap proses hukum tetap berjalan seiring penguatan pengawasan dan kualitas penyaluran KUR.

