Rabu, 18 Nov 2026 Gaya HidupHukum & KriminalNasionalPolitikEkonomi
Breaking
Beranda › Politik
Politik

Pengganti Gibran, Prabowo Dihadapkan pada Ujian Loyalitas dan Kepentingan Koalisi

✍️ Mita Kurniasari 🕒 18 Nov 2026 👁️ 4x dibaca
Ilustrasi kekuasaan
Ilustrasi kekuasaan Foto: ARSIP KOMPAS/DIDIE SW

BankPedia.id - Menentukan sosok pendamping dalam pemerintahan bukan sekadar memilih orang yang dipercaya. Presiden Prabowo Subianto kini dihadapkan pada pertimbangan yang lebih kompleks setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 menyebabkan jabatan wakil presiden kosong.

Sejumlah nama mulai mencuat dalam pembicaraan politik, sementara dukungan dari berbagai pihak terus bermunculan. Namun, hingga kini Prabowo belum mengumumkan dua figur yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Publik pun menanti arah keputusan presiden. Apakah Prabowo akan mengutamakan orang yang selama ini berada dalam lingkaran kepercayaannya, memilih tokoh partai dengan kekuatan politik besar, atau mengajukan figur yang dinilai mampu memperluas dukungan terhadap pemerintah?

Pilihan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengisian jabatan yang kosong. Sosok wakil presiden akan ikut menentukan keseimbangan politik, hubungan antarkekuatan dalam koalisi, serta efektivitas pemerintahan hingga 2029.

Dalam menentukan pengganti Gibran, setidaknya terdapat tiga pertimbangan utama yang perlu diperhitungkan Prabowo, yakni loyalitas pribadi, kepentingan koalisi, dan kapasitas kenegaraan. Ketiganya sama-sama memiliki arti penting, tetapi tidak selalu berjalan searah.

Mekanisme Konstitusi dan Batas Waktu Pemilihan

Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan presiden.

Aturan ini menempatkan presiden dan MPR dalam pembagian kewenangan yang saling berkaitan. Prabowo memiliki hak mengajukan dua nama calon, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.

Dengan demikian, presiden tidak dapat menentukan wakil presiden pengganti secara sepihak. Sebaliknya, MPR juga tidak memiliki kewenangan mengajukan calon sendiri di luar dua nama yang disampaikan presiden.

Mekanisme tersebut berbeda dari pemilihan umum karena wakil presiden pengganti tidak memperoleh mandat melalui pemungutan suara langsung masyarakat. Legitimasi jabatan diperoleh melalui prosedur konstitusional yang telah ditetapkan.

Karena itu, proses pemilihan tidak cukup hanya memenuhi ketentuan formal. Kualitas dan kelayakan calon juga perlu menjadi perhatian agar pengisian jabatan berjalan seiring dengan kepentingan negara.

MPR telah menjadwalkan sidang pemilihan sekaligus pelantikan pada 9 Desember 2026. Mengacu pada jadwal tersebut, presiden perlu menyampaikan dua nama calon paling lambat 25 November 2026.

Waktu yang tersedia memang relatif singkat. Meski demikian, kebutuhan untuk segera mengisi jabatan wakil presiden tidak seharusnya mengurangi ketelitian dalam menentukan figur yang akan menerima amanah tersebut.

Konstitusi telah menyediakan mekanisme pengisian jabatan. Namun, pertimbangan politik dan kebijaksanaan dalam memilih calon tetap menjadi tanggung jawab penting presiden.

Nama dari Lingkaran Terdekat Prabowo

Salah satu kelompok figur yang menjadi perhatian adalah tokoh-tokoh yang selama ini memiliki hubungan dekat dengan Prabowo. Nama Sufmi Dasco Ahmad termasuk yang banyak diperbincangkan.

Sebagai Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, Dasco mempunyai pengalaman dalam mengelola komunikasi politik dan hubungan antarlembaga. Kemampuannya menjembatani kepentingan lintas partai menjadi salah satu modal yang dapat diperhitungkan dalam pemerintahan dengan dukungan koalisi besar.

Hubungan politik yang telah terjalin lama dengan Prabowo juga menjadi faktor tersendiri. Dukungan terhadap Dasco bahkan telah muncul dari sejumlah kalangan.

Namun, ketika menanggapi dukungan tersebut pada 17 November, Dasco mengingatkan bahwa kewenangan mengusulkan calon kepada MPR berada di tangan presiden.

Sikap itu memperlihatkan pentingnya menghormati mekanisme konstitusional di tengah munculnya dukungan politik. Meski demikian, terdapat pertanyaan mengenai posisi strategis Dasco saat ini: apakah ia lebih dibutuhkan sebagai wakil presiden atau tetap menjalankan peran sebagai penghubung antara pemerintah, parlemen, dan partai politik?

Perubahan jabatan seorang tokoh tidak selalu otomatis memperkuat keseluruhan struktur pemerintahan. Dalam situasi tertentu, keberadaan figur pada posisi yang tepat justru dapat memberikan pengaruh lebih besar.

Nama lain dari Gerindra yang turut menjadi perhatian adalah Ahmad Muzani. Sebagai Ketua MPR sekaligus tokoh senior partai, Muzani mempunyai pengalaman kelembagaan dan pemahaman terhadap dinamika politik parlemen. Hubungan panjangnya dengan Prabowo juga menjadi bagian dari rekam jejak politiknya.

Namun, kemungkinan pencalonannya perlu mempertimbangkan posisi yang saat ini ia tempati sebagai Ketua MPR, terutama terkait kepatutan dan dinamika proses pemilihan.

Sementara itu, Sugiono menawarkan latar belakang pengalaman pemerintahan dan hubungan internasional. Kedekatannya dengan orientasi kepemimpinan Prabowo dapat menjadi salah satu pertimbangan, meskipun tanggung jawab wakil presiden membutuhkan kemampuan yang lebih luas daripada pengalaman di bidang tertentu.

Ketiga nama tersebut menunjukkan bahwa Gerindra memiliki sejumlah figur yang berpotensi masuk dalam pembahasan. Akan tetapi, kedekatan dengan presiden bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan kelayakan seorang calon.

Kalkulasi Koalisi dan Representasi Politik

Di luar Gerindra, Bahlil Lahadalia menjadi salah satu nama yang menarik untuk diperhatikan. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil mempunyai basis politik dari partai besar, pengalaman dalam pemerintahan, serta kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok politik.

Latar belakangnya yang berasal dari Indonesia timur juga membawa dimensi representasi geografis dalam pembicaraan mengenai kepemimpinan nasional.

Namun, representasi daerah tidak semestinya hanya dinilai dari asal-usul seorang tokoh. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana pengalaman dan kedekatan dengan masyarakat daerah dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pemerataan pembangunan.

Jika Bahlil dipilih, keputusan tersebut dapat dibaca sebagai langkah untuk memperkuat hubungan politik Prabowo dengan Golkar. Di sisi lain, perubahan komposisi kepemimpinan juga berpotensi memengaruhi keseimbangan pengaruh di antara partai-partai pendukung pemerintah.

Selain Bahlil, sejumlah nama lain turut muncul dalam pembicaraan politik, seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Puan Maharani.

Masing-masing mempunyai jaringan politik, pengalaman, dan kemungkinan dukungan yang berbeda. Mengajukan tokoh dari luar Gerindra dapat menjadi cara memperluas konsensus politik. Sebaliknya, memilih kader sendiri mungkin memberikan ruang lebih besar bagi presiden dalam membangun hubungan kerja dengan wakilnya.

Setiap opsi memiliki konsekuensi tersendiri. Prabowo perlu menjaga dukungan partai-partai koalisi tanpa kehilangan kendali atas arah kebijakan pemerintahan.

Koalisi besar memang dapat membantu menciptakan stabilitas politik. Namun, stabilitas yang hanya bertumpu pada pembagian jabatan berisiko menjadi beban ketika kepentingan antarpartai mulai berbeda.

Partai politik tentu memiliki hak menyampaikan aspirasi dan mengajukan nama. Namun, jabatan wakil presiden merupakan posisi konstitusional yang tanggung jawabnya jauh melampaui kepentingan satu partai.

Karena itu, proses penentuan calon perlu mempertimbangkan kepentingan pemerintahan dan negara, bukan sekadar besarnya dukungan politik yang dimiliki seorang tokoh.

Loyalitas kepada Presiden Harus Sejalan dengan Konstitusi

Hubungan pribadi dan loyalitas politik hampir pasti menjadi bagian dari pertimbangan Prabowo. Perjalanan politik yang panjang telah mempertemukannya dengan berbagai bentuk persaingan, persahabatan, kompromi, dan perubahan hubungan politik.

Pengalaman tersebut dapat memengaruhi cara seorang pemimpin menentukan orang yang dipercaya untuk mendampinginya.

Namun, loyalitas dalam pemerintahan memiliki batas yang perlu dipahami. Wakil presiden memang harus mampu membangun hubungan kerja yang baik dengan presiden. Ketegangan terbuka di antara keduanya dapat mengganggu efektivitas pemerintahan dan memunculkan ketidakpastian politik.

Meski begitu, hubungan harmonis tidak berarti wakil presiden harus selalu menyetujui seluruh keputusan presiden.

Seorang wakil presiden justru perlu memiliki kemandirian berpikir dan keberanian menyampaikan pertimbangan berbeda ketika kebijakan yang diambil berpotensi menimbulkan persoalan.

Dalam pemikiran John Locke, kekuasaan pemerintahan merupakan amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepemilikan pribadi seseorang yang sedang menduduki jabatan.

Gagasan tersebut relevan dalam melihat hubungan antara presiden dan wakil presiden. Kesetiaan kepada pemimpin harus tetap berada dalam kerangka kesetiaan terhadap konstitusi.

Ketika kepentingan pribadi dan ketentuan konstitusional berhadapan, konstitusi harus menjadi pedoman utama.

Dengan demikian, wakil presiden ideal bukan sekadar sosok yang mampu menjaga hubungan baik dengan presiden. Ia juga harus dapat memberikan masukan secara objektif dan mengingatkan ketika terdapat keputusan yang perlu dikoreksi.

Dalam pemerintahan, nasihat yang paling dibutuhkan terkadang justru berasal dari orang yang berani menyampaikan ketidaksetujuan secara bertanggung jawab.

Prabowo perlu mempertimbangkan figur yang dapat dipercaya sekaligus mempunyai independensi dalam berpikir. Loyalitas yang demikian dapat menjadi penopang kepemimpinan, bukan sekadar memperkuat lingkaran orang-orang yang selalu menyetujui keputusan presiden.

Kapasitas Kenegaraan dan Tanggung Jawab Suksesi

Di tengah perbincangan mengenai dukungan partai dan kedekatan politik, terdapat aspek mendasar yang tidak boleh diabaikan, yakni kapasitas calon untuk menjalankan tanggung jawab sebagai wakil presiden.

Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa wakil presiden menggantikan presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa jabatan wakil presiden bukan hanya posisi pendamping dalam kegiatan kenegaraan. Wakil presiden juga merupakan bagian penting dari mekanisme kesinambungan kepemimpinan nasional.

Oleh sebab itu, calon wakil presiden perlu mempunyai integritas, pengalaman, kemampuan mengambil keputusan, serta pemahaman yang memadai terhadap persoalan bangsa.

Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan ekonomi, ketimpangan pembangunan, reformasi birokrasi, isu lingkungan, hingga perubahan geopolitik yang semakin kompleks.

Seorang wakil presiden tidak harus menguasai seluruh bidang tersebut secara mendalam. Namun, ia perlu memiliki kemampuan memahami persoalan, mendengarkan berbagai pandangan, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Popularitas maupun posisi tinggi dalam partai politik tidak otomatis menjadi jaminan kemampuan memimpin pemerintahan. Kematangan seorang negarawan juga terlihat dari kemampuannya membedakan kepentingan negara dengan kepentingan kelompok politik yang membesarkan namanya.

Prabowo memiliki kesempatan untuk mengajukan figur yang tidak hanya memperkuat posisi politik pemerintah, tetapi juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara.

Pilihan tersebut mungkin tidak selalu menjadi jalan paling mudah dari sisi politik. Namun, keputusan strategis mengenai kepemimpinan nasional semestinya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan untuk menjaga kenyamanan koalisi.

Keputusan Prabowo Menjadi Penentu Arah Pemerintahan

Pada akhirnya, teka-teki mengenai calon wakil presiden pengganti Gibran akan mulai terjawab ketika Prabowo menyampaikan dua nama resmi kepada MPR.

Sebelum pengumuman tersebut, berbagai nama yang beredar masih sebatas kemungkinan politik. Dukungan partai, kedekatan pribadi, dan analisis pengamat belum dapat diperlakukan sebagai kepastian mengenai keputusan presiden.

Prabowo masih memiliki ruang untuk menentukan figur yang mungkin berbeda dari perkiraan publik. Namun, keputusan itu akan memperlihatkan bagaimana ia menempatkan loyalitas, kepentingan koalisi, dan kapasitas kenegaraan dalam menjalankan pemerintahan.

Ketiga pertimbangan tersebut dapat saja bertemu dalam diri satu orang. Akan tetapi, apabila muncul pertentangan, kepentingan negara semestinya tetap menjadi dasar utama.

MPR juga memiliki tanggung jawab besar dalam proses tersebut. Kewenangan memilih tidak seharusnya hanya menjadi formalitas untuk mengesahkan kesepakatan politik yang telah terbentuk sebelumnya.

Para anggota MPR perlu memastikan calon yang dipilih memenuhi ketentuan konstitusi, memiliki integritas, dan mampu menjalankan tanggung jawab kenegaraan. Prosedur yang sah perlu disertai pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Bagi Prabowo, keputusan ini bukan sekadar upaya mengisi kekosongan jabatan hingga 2029. Ia sedang menentukan sosok yang akan berbagi tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan sekaligus menjaga kesinambungan kepemimpinan nasional.

Wakil presiden yang memiliki kapasitas dan hubungan kerja yang baik dengan presiden dapat membantu memperkuat stabilitas pemerintahan, meningkatkan efektivitas kebijakan, serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Sebaliknya, ketidaktepatan dalam menentukan pendamping berpotensi menghadirkan persoalan baru di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi negara.

Dalam perjalanan politik, tekanan terhadap kekuasaan tidak selalu datang dari pihak yang berseberangan. Persoalan juga dapat muncul dari keputusan memilih orang yang berada paling dekat dengan pusat kekuasaan.

Prabowo tentu memiliki kewenangan untuk mempercayai figur yang dianggap layak. Namun, kepercayaan pribadi tidak cukup menjadi ukuran untuk menentukan pemegang jabatan konstitusional.

Republik membutuhkan lebih dari sekadar orang kepercayaan presiden. Negara membutuhkan figur yang mampu menjalankan amanah, menjaga konstitusi, dan mengambil tanggung jawab ketika keadaan menuntutnya.

Pada akhirnya, persoalan terpenting bukan siapa yang paling banyak memperoleh dukungan atau paling dekat dengan Prabowo. Pertanyaan utamanya adalah siapa yang memenuhi kapasitas dan integritas untuk menerima amanah sebagai wakil presiden.

Sebab, wakil presiden bukan hanya orang kedua dalam pemerintahan. Ia juga merupakan sosok yang harus siap menjadi orang pertama ketika konstitusi menghendakinya.

MK
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update