Eksepsi Tuti Apriyani Ditolak Hakim, Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Proyek IPAL Berlanjut
BankPedia.id - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan tim penasihat hukum Tuti Apriyani, SH, terdakwa perkara dugaan pemalsuan surat terkait proyek pembangunan jaringan perpipaan air limbah atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Palembang.
Putusan sela tersebut membuat perkara berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara, termasuk agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hingga sidang berlangsung, Tuti diketahui belum menjalani penahanan di rumah tahanan (rutan).
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Oloan Exodus Hutabarat dan dihadiri JPU serta tim penasihat hukum terdakwa. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menolak seluruh perlawanan yang diajukan pihak Tuti dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan.
Usai sidang, kuasa hukum korban, Hendri Ferdy SH, mengapresiasi putusan tersebut. Ia berharap proses persidangan berikutnya dapat memberikan kejelasan atas perkara yang dilaporkan merugikan kliennya.
“Kami sangat mengapresiasi keputusan majelis hakim dalam putusan sela ini karena perlawanan dari penasihat hukum terdakwa ditolak, sehingga perkara akan dilanjutkan,” ujar Hendri.
Hendri juga berharap majelis hakim mempertimbangkan penahanan terhadap Tuti pada agenda persidangan selanjutnya. Menurutnya, pihak korban belum menerima pengembalian modal secara utuh dan memperkirakan kerugian yang dialami mencapai sekitar Rp7 miliar.
“Harapan kami untuk agenda selanjutnya, terdakwa bisa dilakukan penahanan rutan.
Karena korban ini perlu mendapatkan keadilan. Jangankan mendapatkan keuntungan, modalnya saja belum kembali sekitar Rp7 miliar,” tegasnya.
Ia mengaku belum mengetahui alasan Tuti tidak ditahan. Hendri menyebut pihak korban tidak pernah mendapat penjelasan mengenai pertimbangan yang mendasari status penahanan terdakwa.
“Kalau alasan tidak ditahan, itu harus ditanyakan kepada majelis hakim karena merupakan kewenangan mereka.
Kami juga tidak tahu apa alasannya, apakah karena sakit atau ada pertimbangan lain. Itu tidak pernah dijelaskan kepada kami,” ungkapnya.
Menurut Hendri, pihak korban berharap tidak ada alasan yang menghalangi penahanan terdakwa. Namun, ia menyerahkan keputusan tersebut kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan sesuai kewenangannya.
“Kami berharap pada sidang berikutnya perkara ini bisa dibuka secara terang-benderang, sehingga klien kami mendapatkan keadilan dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum,” tambahnya.
Berawal dari kerja sama modal proyek IPAL
Dalam dakwaan JPU, Tuti disebut menggunakan surat yang diduga tidak benar atau dipalsukan seolah-olah sebagai dokumen sah. Penggunaan dokumen tersebut diduga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Perkara ini bermula saat PT Kartika Ekayasa membuka kantor cabang di Palembang pada Desember 2023. Ketika itu, Monang Napitupulu menjabat Direktur Pusat, Irianto OMS sebagai Komisaris, Tuti Apriyani sebagai Kepala Cabang Palembang, dan Yanhairi sebagai Wakil Kepala Cabang.
Perusahaan kemudian mendapatkan kontrak pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan air limbah PCSP Paket C1 (IPAL) PUPR Kota Palembang senilai Rp49.382.787.800.
Untuk memenuhi kebutuhan modal pengerjaan proyek, Tuti melalui komunikasi dengan Asep Nugraha mencari pihak yang bersedia menanamkan dana. Asep kemudian mempertemukan M. Alnando dan Sri M. Tuti dengan pihak perusahaan.
Keduanya disebut bersedia terlibat dalam kerja sama operasional dengan investasi awal sebesar Rp10 miliar. Salah satu persyaratannya, M. Alnando dimasukkan ke dalam struktur kepengurusan PT Kartika Ekayasa Cabang Palembang sebagai Wakil Pimpinan II.
JPU menyebut Tuti menyetujui permintaan tersebut dan meminta Irianto mengurus perubahan akta perusahaan melalui notaris.
Proses pengurusan perubahan akta itu dilakukan dengan mengirimkan fotokopi KTP dan NPWP M. Alnando. Namun, menurut dakwaan, penambahan nama dalam akta perusahaan semestinya dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dihadiri para pihak di hadapan notaris.
Dugaan kejanggalan muncul pada akta perubahan yang mencantumkan M. Alnando sebagai Wakil Pimpinan II. Dokumen tersebut menggunakan nomor dan tanggal yang sama dengan akta sebelumnya, yakni Nomor 14 tanggal 15 Desember 2023.
Akta digunakan untuk mengubah spesimen rekening perusahaan
Menurut uraian dakwaan, persoalan dokumen tersebut kemudian berkaitan dengan perubahan spesimen tanda tangan rekening perusahaan.
Pada 22 Mei 2024, Tuti bersama M. Alnando dan Asep mendatangi Bank Sumsel Babel Cabang Plaju untuk menambahkan spesimen tanda tangan pada rekening giro PT Kartika Ekayasa.
Dalam proses itu, Tuti disebut memperlihatkan akta yang mencantumkan nama M. Alnando sebagai Wakil Pimpinan II untuk keperluan penambahan spesimen tanda tangan rekening perusahaan.
M. Alnando dan Sri M. Tuti selanjutnya terlibat dalam pengerjaan proyek IPAL. Akan tetapi, hubungan kerja sama mereka disebut mulai bermasalah setelah proyek mengalami keterlambatan dan menerima surat peringatan dari Dinas PUPR Kota Palembang.
JPU juga mendalilkan Tuti mengajukan permohonan amandemen kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa sepengetahuan M. Alnando dan Sri M. Tuti.
Selain itu, terdakwa diduga memindahkan rekening pembayaran proyek ke rekening baru PT Kartika Ekayasa yang tidak lagi mencantumkan spesimen tanda tangan M. Alnando.
Akibat perubahan rekening tersebut, pembayaran termin lanjutan proyek disebut masuk ke rekening baru tanpa sepengetahuan pihak yang sebelumnya terlibat dalam kerja sama operasional.
Dakwaan menyebut kerugian sekitar Rp6,84 miliar
Dalam dakwaan JPU disebutkan bahwa pekerjaan proyek akhirnya diselesaikan hingga 100 persen. Penyelesaian tersebut didasarkan pada berita acara serah terima pekerjaan tertanggal 19 September 2025.
Sementara itu, M. Alnando dan Sri M. Tuti disebut telah mengeluarkan modal sekitar Rp29,52 miliar untuk pengerjaan proyek. Dari kegiatan tersebut, keduanya menerima pembayaran sekitar Rp22,67 miliar setelah dikurangi pajak dan denda.
Berdasarkan perhitungan dalam dakwaan, selisih antara modal yang dikeluarkan dan pembayaran yang diterima mencapai sekitar Rp6,84 miliar. Angka ini menjadi dasar uraian kerugian yang didakwakan dalam perkara tersebut.
Tuti Apriyani didakwa melanggar Pasal 391 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Setelah eksepsi ditolak, perkara akan memasuki tahap pemeriksaan saksi dan pembuktian oleh JPU. Seluruh dugaan perbuatan yang dialamatkan kepada Tuti masih harus dibuktikan di persidangan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.
