Sembilan Nama Potensial Pengganti Gibran, Ada Khofifah, Puan Maharani hingga AHY
BankPedia.id - Sebanyak sembilan tokoh nasional disebut memiliki modal politik untuk dipertimbangkan apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden RI yang saat ini dijabat Gibran Rakabuming Raka. Nama-nama tersebut mencakup Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Pramono Anung, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sufmi Dasco Ahmad, Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, dan Mahfud MD.
Daftar itu disampaikan akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) sekaligus Direktur Eksekutif The SAS Institute, Surokim Abdussalam. Ia menegaskan, kesembilan nama tersebut merupakan bagian dari analisis terhadap kemungkinan konfigurasi politik, bukan kandidat resmi pengganti Gibran.
“Pengisian jabatan wakil presiden bukan sekadar persoalan mencari figur pengganti. Ini menyangkut penataan ulang konfigurasi koalisi, distribusi pengaruh politik, serta efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Surokim dalam analisis politiknya, Rabu (11/11/2026).
Menurut Surokim, pembahasan mengenai kemungkinan pergantian wakil presiden menguat setelah muncul perkembangan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran serta pemberitaan mengenai niat Gibran mengundurkan diri yang disebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo pada 10 November 2026.
Meski demikian, Gibran masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden selama belum ada pengunduran diri yang berlaku secara resmi.
Surokim juga mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran tidak otomatis mengakibatkan jabatan wakil presiden kosong. Proses pengisian jabatan tersebut, kata dia, harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila jabatan wakil presiden kosong, Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya, MPR memilih wakil presiden dalam sidang paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.
“Presiden memang memegang kunci pencalonan, tetapi keputusan akhirnya berada di tangan MPR. Karena itu, figur yang diusulkan harus memiliki kapasitas pemerintahan sekaligus kemampuan memperoleh dukungan politik lintas partai,” jelas Surokim.
Khofifah dan Puan dinilai memiliki basis politik berbeda
Dari sembilan nama tersebut, Surokim turut menyoroti Khofifah Indar Parawansa. Pengalaman Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur dan mantan Menteri Sosial dinilai menjadi bekal dalam menjalankan pemerintahan di tingkat daerah maupun nasional.
Khofifah juga menjabat Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU. Posisi tersebut memberinya jaringan sosial, khususnya di kalangan perempuan dan komunitas akar rumput.
“Khofifah memiliki modal pengalaman eksekutif, legitimasi sosial, dan jejaring politik yang kuat. Kehadirannya juga dapat memperkuat jembatan politik pemerintah pusat dengan Jawa Timur sekaligus memperluas representasi perempuan dalam kepemimpinan nasional,” ungkapnya.
Nama lain yang dibahas adalah Puan Maharani. Surokim menilai pengalaman Puan sebagai Ketua DPR dan mantan menteri dapat menjadi modal untuk menjembatani komunikasi pemerintah dengan parlemen.
Namun, jika Puan berpindah ke posisi wakil presiden, perubahan tersebut juga akan berdampak pada susunan kepemimpinan DPR serta hubungan politik dengan PDI Perjuangan. Dalam konteks itu, Pramono Anung turut disebut sebagai figur alternatif yang dinilai dapat diterima berbagai kalangan. Pramono saat ini menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Sementara itu, AHY dipandang memiliki pengalaman pemerintahan melalui posisinya sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY juga memiliki basis organisasi politik. Meski demikian, kemungkinan penempatannya sebagai wakil presiden perlu memperhitungkan keseimbangan keterwakilan partai-partai koalisi.
Sri Sultan Hamengku Buwono X juga masuk dalam analisis Surokim. Sultan disebut memiliki legitimasi kultural, pengalaman memimpin pemerintahan daerah, serta peran simbolik yang berpotensi menjadi pemersatu di tengah beragam kepentingan politik.
Adapun Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki pengalaman dalam mengoordinasikan komunikasi antara Presiden, Partai Gerindra, dan parlemen. Namun, apabila jabatan presiden dan wakil presiden sama-sama diisi figur dari partai yang sama, Surokim menilai hal itu dapat memunculkan persepsi dominasi di antara partai-partai koalisi.
Muhaimin, Anies, dan Mahfud turut masuk perhitungan
Tiga nama lainnya yang disebut Surokim adalah Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, dan Mahfud MD.
Muhaimin dinilai memiliki modal berupa pengalaman di kabinet dan kekuatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di parlemen. PKB memperoleh 68 kursi DPR pada Pemilu 2024. Keterlibatan Muhaimin dalam pemerintahan, menurut Surokim, berpotensi memperkuat hubungan dengan PKB, meskipun pengaruh politik partai tersebut juga perlu diperhitungkan dalam menjaga keseimbangan koalisi.
Sementara itu, Anies dan Mahfud dipandang mewakili kemungkinan pelibatan tokoh di luar lingkaran utama koalisi pemerintahan. Keduanya memiliki pengalaman dan basis penerimaan politik yang berbeda sehingga dapat menjadi bagian dari skenario rekonsiliasi antarelite.
Namun, Surokim mengingatkan bahwa kesepakatan di tingkat elite tidak otomatis mencerminkan rekonsiliasi di kalangan pemilih. Selain itu, belum dapat dipastikan apakah masing-masing tokoh bersedia menempati posisi wakil presiden.
Prabowo perlu mempertimbangkan stabilitas koalisi
Surokim menjelaskan, pembahasan mengenai sosok pengganti wakil presiden berkaitan erat dengan kalkulasi Presiden Prabowo dalam mempertahankan stabilitas koalisi pemerintahan.
Ia menggunakan konsep coalitional presidentialism untuk menjelaskan bagaimana presiden membangun dan menjaga koalisi politik guna mendukung efektivitas pemerintahan.
“Prabowo perlu menghitung apakah figur baru akan memperkuat koordinasi pemerintahan atau justru menciptakan pusat-pusat pengaruh baru. Jangan sampai pergantian wakil presiden justru melahirkan ketegangan baru di dalam koalisi,” kata Surokim.
Ia juga menekankan perlunya menghindari kondisi dual power atau munculnya dua pusat pengaruh dalam pemerintahan. Menurutnya, pembagian kewenangan dan kejelasan kepemimpinan dibutuhkan agar birokrasi tidak menghadapi dua pusat komando yang saling bersaing.
Surokim menambahkan, pemilihan wakil presiden tidak semestinya hanya mempertimbangkan kedekatan dengan Presiden maupun daya tawar partai politik. Figur yang dipilih juga harus mampu menjalankan tugas pemerintahan dan tanggung jawab konstitusional.
“Wakil presiden bukan sekadar pelengkap tiket politik atau hadiah bagi elite yang sedang bernegosiasi. Figur yang dipilih harus mampu membantu Presiden menjalankan pemerintahan, menjaga hubungan dengan parlemen, memiliki mandat yang jelas, dan siap menjalankan tanggung jawab konstitusional apabila sewaktu-waktu harus menggantikan Presiden,” pungkasnya.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan tanggapan singkat ketika ditanya mengenai namanya yang masuk dalam analisis politik sebagai salah satu figur potensial pengganti Gibran.
“Waduh, waduh. Iki lho crito soal APBD,” ujar Khofifah sambil berlalu meninggalkan gedung DPRD Jatim.
