Agung Firman Sampurna: Kuota Haji Bukan Aset Negara, Distribusinya Tak Otomatis Rugikan Negara
BankPedia.id - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2022, Agung Firman Sampurna, menyatakan ketidaksesuaian pembagian kuota haji tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Menurutnya, kuota haji bukan aset atau barang milik negara sehingga persoalan distribusinya harus dibedakan dari pembuktian kerugian negara.
Pendapat itu disampaikan Agung ketika menjadi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam sidang dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
"Ketidaksesuaian alokasi haji merupakan persoalan legalitas ya. Penggunaan kewenangan administratif bukan kerugian keuangan negara," kata Agung.
Agung merujuk pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ketentuan tersebut mendefinisikan kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang jumlahnya nyata dan pasti akibat perbuatan melawan hukum.
Dengan demikian, menurut Agung, persoalan administratif dalam pembagian kuota belum cukup untuk membuktikan adanya kerugian negara jika tidak disertai pengurangan kekayaan negara yang dapat dihitung secara pasti.
Meski begitu, ia menegaskan dugaan pelanggaran dalam penetapan maupun distribusi kuota tetap harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum. Unsur kerugian negara, menurutnya, perlu dibuktikan melalui fakta dan perhitungan yang jelas, bukan asumsi.
Agung tegaskan kuota haji bukan barang milik negara
Dalam keterangannya di persidangan, Agung menjelaskan bahwa kuota haji merupakan alokasi administratif dari Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia berdasarkan kesepakatan kedua negara.
Pemerintah Indonesia memang memiliki kewenangan untuk menentukan pembagian kuota tersebut. Namun, kewenangan administratif itu tidak menjadikan kuota haji sebagai aset milik pemerintah.
"Kuota haji itu bukan aset atau barang milik negara. Saya ulangi, kuota haji bukan aset atau barang milik negara," ujar Agung.
Ia menjelaskan, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa barang milik negara merupakan barang yang dibeli atau diperoleh dengan menggunakan APBN maupun berasal dari perolehan lain yang sah.
Menurut Agung, kuota haji tidak termasuk dalam kategori tersebut karena bukan barang yang diperoleh melalui transaksi ekonomi dan tidak dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan pemerintah.
"Kewenangan pemerintah menetapkan dan mendistribusikan kuota merupakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, bukan bukti kepemilikan aset," katanya.
Dana setoran haji merupakan titipan jemaah
Selain membahas status kuota, Agung memisahkan antara alokasi kuota dan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji. Ia menyatakan kegiatan penyelenggaraan haji masuk dalam lingkup keuangan negara, tetapi hal itu tidak berarti kuota hajinya juga berstatus sebagai aset negara.
"Bukan kuota hajinya, tetapi kegiatan penyelenggaraan ibadah hajinya yang merupakan lingkup keuangan negara," kata Agung.
Ia juga menjelaskan dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurut Agung, dana tersebut merupakan titipan jemaah dan bukan pendapatan negara.
"Dana setoran ibadah haji merupakan dana titipan. Ya, dana titipan milik jemaah yang dikelola oleh BPKH. Ini penting sekali, ini bukan pendapatan negara," kata Agung.
Agung mengacu pada Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Ia menjelaskan, ketentuan tersebut mengatur bahwa dana setoran haji bersumber dari jemaah dan memiliki status sebagai dana titipan.
Dalam laporan keuangan BPKH, dana itu dicatat sebagai kewajiban atau liabilities, bukan sebagai penambah kekayaan negara.
"Untuk dipahami barangkali saya tambahkan penjelasan saya ketika dana itu diterima itu dicatat sebagai kewajiban. Ini laporan keuangan itu akan mencatat itu sebagai liabilities bukan penambah kekayaan itu," ungkapnya.
KPK dakwa perkara kuota haji rugikan negara Rp622,09 miliar
Keterangan Agung disampaikan dalam persidangan sebagai bagian dari pembelaan pihak Yaqut. Penjelasannya menyoroti perbedaan antara kewenangan administratif dalam pembagian kuota, status dana milik jemaah, dan unsur kerugian keuangan negara.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa empat orang dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
Dalam dakwaannya, KPK menyebut pengelolaan kuota haji tambahan pada 2023-2024 mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp622,09 miliar. Angka tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI mengenai penghitungan kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.
KPK menguraikan kerugian yang didakwakan itu ke dalam tiga komponen. Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam penyelenggaraan haji 2024 sebesar Rp438,2 miliar.
Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus pada 2024 senilai Rp39,95 miliar. Ketiga, pembayaran biaya percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 sebesar Rp143,92 miliar.
Atas dugaan perbuatan tersebut, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Hingga berita ini disusun, perkara tersebut masih menjalani proses persidangan. Keterangan Agung sebagai ahli dari pihak terdakwa menjadi salah satu materi yang akan dipertimbangkan hakim bersama alat bukti dan keterangan lainnya sebelum menjatuhkan putusan.
