Selasa, 17 Nov 2026 Gaya HidupHukum & KriminalNasionalPolitikEkonomi
Breaking
Beranda › Nasional
Nasional

Dewas dan Inspektorat KPK Periksa Dugaan Kebocoran Dokumen Kasus ATR/BPN

✍️ Mita Kurniasari 🕒 17 Nov 2026 👁️ 0x dibaca
Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (21/8/2026). Foto: KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI

BankPedia.id - Dewan Pengawas (Dewas) bersama Inspektorat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pemeriksaan internal terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan perkara suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membenarkan bahwa kedua unsur pengawasan tersebut tengah menelusuri informasi mengenai kemungkinan bocornya dokumen selama proses penanganan perkara. Pemeriksaan dilakukan untuk memverifikasi dan mengklarifikasi informasi yang diperoleh penyidik.

“Memang betul ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat dan di Dewas,” kata Ahmad Taufik Husein dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, pemeriksaan internal berkaitan dengan informasi yang muncul sejak tahap penyelidikan tertutup hingga perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi-informasi yang ditemukan pada saat kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan di Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Meski dugaan kebocoran dokumen masih diperiksa secara internal, KPK memastikan proses penyidikan perkara ATR/BPN tetap berjalan. Penyidik juga terus menelusuri dugaan aliran uang yang berkaitan dengan pengurusan layanan pertanahan serta mutasi jabatan.

Penyidik telusuri dugaan aliran dana HGB dan HGU

Dalam penyidikan perkara tersebut, KPK telah memeriksa sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah). Pemeriksaan itu dilakukan untuk menggali informasi mengenai sumber dan aliran dana yang diduga terkait dengan pengurusan HGB.

Ahmad Taufik menyebut penyidik menemukan sejumlah fakta yang mengarah pada dugaan adanya aliran uang dalam proses mutasi atau rotasi jabatan di lingkungan ATR/BPN. Aliran dana tersebut juga diduga berkaitan dengan pengurusan layanan pertanahan, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan HGB.

“Karena memang ada beberapa fakta yang ditemukan saat ini bahwa uang-uang itu terkait dari pengurusan mutasi atau rotasi di lingkungan ATR/BPN, kemudian ada terkait dengan pengurusan layanan pertanahan baik HGU, HGB yang dilakukan di lingkungan ATR/BPN,” ucap dia.

Temuan tersebut masih dikembangkan untuk memperjelas hubungan antara dugaan aliran dana dan perkara yang sedang ditangani. Penyidik juga terus melengkapi bukti guna memperkuat konstruksi penyidikan.

Pemeriksaan internal disebut masih berlangsung

Informasi mengenai pemeriksaan internal sebelumnya disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Jumat (6/11/2026). Saat itu, ia menyatakan Inspektorat dan Dewas masih menjalankan pemeriksaan terhadap pegawai internal terkait dugaan kebocoran dokumen.

“Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas masih berproses,” kata Budi saat dihubungi wartawan.

Menurut Budi, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan prinsip pengawasan dan keseimbangan internal atau check and balances berjalan sesuai ketentuan.

Proses itu juga dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi tetap mematuhi peraturan perundang-undangan, standar disiplin, serta kode etik dan perilaku pegawai KPK.

“Sehingga pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, tidak hanya sesuai dengan ketentuan perundangan, namun juga dilaksanakan sesuai standar disiplin serta kode etik dan perilaku insan komisi,” ujarnya.

Di tengah pemeriksaan tersebut, Budi menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN tidak dihentikan. Penyidik tetap melakukan pengumpulan bukti tambahan untuk mendukung proses hukum.

“Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan,” ucap dia.

Dengan demikian, KPK saat ini menjalankan dua proses secara paralel. Dewas dan Inspektorat menelusuri dugaan kebocoran dokumen melalui pemeriksaan internal, sementara tim penyidik melanjutkan pendalaman perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengurusan layanan pertanahan dan mutasi jabatan di lingkungan ATR/BPN.


 

MK
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update