Selasa, 17 Nov 2026 Gaya HidupHukum & KriminalNasionalPolitikEkonomi
Breaking
Beranda › Politik
Politik

KPK Periksa Dua Saksi Swasta soal Dugaan Aliran Uang ke Anom Widiyantoro

✍️ Mita Kurniasari 🕒 17 Nov 2026 👁️ 0x dibaca
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. KPK mendalami penyerahan uang dari pihak swasta kepada Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro terkait kasus dugaan pemerasan ke perangkat daerah dan swasta.
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. KPK mendalami penyerahan uang dari pihak swasta kepada Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro terkait kasus dugaan pemerasan ke perangkat daerah dan swasta. Foto: Fakhri Hermansyah

BankPedia.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran uang dari pihak swasta kepada Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro dalam penyidikan perkara dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah dan kalangan swasta.

Untuk mendalami dugaan tersebut, penyidik memeriksa dua saksi dari pihak swasta, yakni Rizki Slamet Apriadi dan Unggul Sakti Kurniawan, yang disebut sebagai pemilik PT Pilar Utama. Keduanya dimintai keterangan terkait dugaan penyerahan uang atau gratifikasi kepada Anom.

“Saksi RSA dan USK hadir. Penyidik mendalami pengetahuan saksi soal penyerahan uang atau gratifikasi kepada Bupati Pemalang,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

KPK belum memerinci nilai uang yang diduga diserahkan maupun tujuan pemberian tersebut. Pemeriksaan kedua saksi menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri kemungkinan aliran dana dalam perkara yang telah menetapkan empat orang sebagai tersangka itu.

Empat tersangka ditetapkan setelah OTT

KPK menetapkan empat tersangka setelah menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (28/7/2026). Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Staf Administrasi KPK Setya Budi Dias, Mohamad Haris alias Gus Haris, serta Lilik Budi Suprianto.

Gus Haris disebut sebagai orang kepercayaan Anom, sedangkan Lilik merupakan pihak swasta sekaligus ayah Setya Budi Dias.

Penetapan tersangka diumumkan pada Kamis (30/7/2026). Saat itu, KPK menyatakan telah memperoleh kecukupan alat bukti untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan.

“Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 4 orang Tersangka,” kata Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KPK telusuri dugaan pengumpulan uang Rp1,98 miliar

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Anom diduga meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi melalui perantara Gus Haris.

Dari permintaan tersebut, Gus Haris disebut mengumpulkan uang dengan nilai keseluruhan mencapai Rp1,98 miliar.

“AWI melalui GHA diduga meminta uang ke sejumlah perangkat daerah maupun pihak rekanan/swasta untuk keperluan pribadinya. Adapun GHA mengumpulkan uang dengan total nilai mencapai Rp1,98 miliar,” ujar Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (30/7/2026).

Penyidik juga menemukan dugaan bahwa sebagian dana tersebut berkaitan dengan upaya mengurus penyelesaian perkara dugaan tindak pidana korupsi melalui oknum di KPK.

Menurut penjelasan penyidik, Gus Haris kemudian menemui adik iparnya, Harun, untuk diperkenalkan kepada Lilik Budi Suprianto. Lilik diduga menawarkan bantuan untuk mengurus perkara yang menyeret nama Bupati Pemalang.

KPK menyebut Anom, Gus Haris, dan Lilik menggelar tiga kali pertemuan di sebuah restoran di wilayah Magelang dan Semarang. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Lilik diduga meminta uang sebesar Rp2 miliar untuk pengurusan perkara.

“Selanjutnya pertemuan AWI (Anom), GHA (Gus Haris), dan LBS (Lilik) pertemuan sebanyak tiga kali di sebuah restoran di wilayah Magelang dan Semarang. Dalam pertemuan tersebut, LBS meminta uang pengurusan perkara sejumlah Rp2 miliar,” kata Taufik.

Rp1,2 miliar diduga diserahkan kepada Lilik

KPK mengungkapkan bahwa pada pertemuan kedua, Anom dan Gus Haris disebut telah diyakinkan mengenai kemampuan Lilik untuk membantu mengurus perkara tersebut. Ketiganya kemudian diduga menyepakati penyiapan uang sesuai permintaan.

Dari total Rp1,98 miliar yang disebut dikumpulkan Gus Haris melalui sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta, sebanyak Rp1,2 miliar diduga diserahkan kepada Lilik.

“Selanjutnya, dari pengumpulan uang yang dilakukan Bupati melalui GHA (Gus Haris) dari sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta tersebut, pada akhirnya diberikan senilai Rp1,2 miliar oleh GHA kepada LBS,” tutur Taufik.

Adapun keberadaan dan penggunaan sisa uang yang dikumpulkan Gus Haris masih ditelusuri oleh penyidik.

“ Terkait sisa uang yang dikumpulkan oleh GHA, KPK masih akan melakukan penelusuran,” sambungnya.

Setelah penetapan tersangka, KPK menahan keempat orang tersebut untuk masa penahanan 20 hari pertama, terhitung sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Pemeriksaan terhadap Rizki Slamet Apriadi dan Unggul Sakti Kurniawan pada 17 November 2026 menjadi bagian dari pengembangan penyidikan untuk memperjelas dugaan penyerahan uang dan aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut.

MK
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update