MPR Punya Waktu 60 Hari Proses Pengisian Jabatan Wapres Usai Surat Gibran
BankPedia.id - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai menyiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut lembaganya memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.
Muzani mengatakan, batas waktu tersebut mengacu pada ketentuan konstitusi. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
"Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran," ujar Muzani.
Ia menegaskan, MPR mulai mempersiapkan tahapan penggantian sejak sekarang. Muzani berharap seluruh proses dapat berjalan lancar dengan dukungan masyarakat.
"Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut," lanjutnya.
"Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita," kata Muzani.
Gibran serahkan surat pengunduran diri kepada MPR
Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit.
Menurut Muzani, Gibran juga menyampaikan bahwa surat pengunduran diri yang sama telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan itu, Gibran meminta MPR segera memproses surat pengunduran dirinya. Menindaklanjuti permintaan tersebut, pimpinan MPR berencana menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah selanjutnya.
Setelah rapat pimpinan, MPR akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Forum tersebut akan membahas tahapan berikutnya dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Sesuai mekanisme konstitusi, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diajukan Presiden. Dengan demikian, proses pengisian jabatan tersebut akan melibatkan tahapan pengajuan calon oleh Presiden sebelum MPR mengambil keputusan.
