Pemkab Banyuasin Siapkan Lima Strategi untuk Perkuat dan Kembangkan Usaha Mikro
BankPedia.id - Pemerintah Kabupaten Banyuasin memperkuat pemberdayaan usaha mikro melalui lima strategi utama, mulai dari integrasi pendataan hingga peningkatan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk memperkokoh ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha di daerah.
Kelima strategi tersebut meliputi integrasi pendataan usaha mikro, perluasan kemitraan usaha, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah dan berbagai pihak terkait.
Program pemberdayaan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Banyuasin, Ir. Netta Indian, SP., MM. Dalam sambutannya, Netta menegaskan bahwa usaha mikro memiliki posisi penting sebagai fondasi perekonomian daerah, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika ekonomi.
“Usaha mikro bukan sekadar penggerak ekonomi skala kecil, melainkan fondasi utama kesejahteraan masyarakat kita. Melalui sinergi pendataan yang akurat, kemudahan izin usaha, hingga penyederhanaan akses kemitraan, kami ingin memastikan pelaku usaha mikro di daerah ini dapat naik kelas dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.
Menurut Netta, pengembangan usaha mikro tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan kalangan akademisi untuk membangun ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan.
Karena itu, sinergi lintas sektor akan terus diperkuat agar pelaku usaha mikro memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya.
DPRD Siap Kawal Kebijakan dan Anggaran
Dukungan terhadap program pemberdayaan tersebut juga disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, Farida. Ia menyatakan bahwa pihak legislatif siap mengawal kebijakan, regulasi, hingga penganggaran agar semakin responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha mikro.
“Kami di DPRD sangat mendukung penuh langkah progresif Pemkab Banyuasin ini. Penguatan kelembagaan dan kemudahan perizinan adalah kunci utama agar para pelaku usaha mikro mendapatkan kepastian hukum dan kemudahan akses permodalan. Kami akan terus mendorong kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan UMKM di lapangan,” tegasnya.
Melalui pelaksanaan program tersebut, Pemkab Banyuasin berharap pelaku usaha mikro semakin mudah menjalankan kegiatan usaha, memperoleh legalitas yang jelas, serta memperluas jaringan kemitraan dan pemasaran.
Pemberdayaan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi usaha mikro terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuasin.
