Rijani Ungkap DR Law Firm Terima Kontrak Rp 7,9 Miliar dari LPEI
BankPedia.id - Mantan Ketua Dewan Direktur sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Rijani Tirtoso Bondan, mengungkapkan kantor hukum Don Ritto atau DR Law Firm menerima kontrak senilai Rp 7,925 miliar untuk memberikan pendampingan hukum dalam perkara kredit macet di LPEI.
Nilai kontrak tersebut terungkap dalam persidangan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Dalam persidangan, jaksa mengonfirmasi keterangan Rijani dalam berita acara pemeriksaan (BAP) mengenai kontrak antara LPEI dan DR Law Firm. Berdasarkan dokumen tersebut, LPEI menjalin kontrak dengan kantor hukum Don Ritto melalui sejumlah surat perintah kerja (SPK) dalam periode 28 April hingga 28 September 2021.
Total nilai kontrak dari rangkaian SPK tersebut mencapai Rp 7,925 miliar. Rijani membenarkan angka yang tercantum dalam rekapitulasi yang diperlihatkan jaksa.
"Itu adalah rekapitulasi yang disusun dari divisi legal, mulai dari awal penunjukan law firm DR sampai dengan proses penyusunan BAP," kata Rijani.
Meski membenarkan data tersebut, Rijani menegaskan tidak terlibat langsung dalam proses penunjukan maupun negosiasi dengan DR Law Firm. Pada 2021, ia masih menjabat sebagai anggota Dewan Direktur LPEI yang fungsi pekerjaannya serupa dengan komisaris.
"Pada saat itu saya masih berstatus sebagai anggota Dewan Direktur. Sehingga data-data ataupun yang tadi disampaikan pada periode tahun 2021, saya tidak terlibat secara intens dalam konteks penunjukan maupun semua yang terkait dengan pemeriksaan," ujarnya.
Rijani juga mengaku tidak pernah bertemu ataupun melakukan negosiasi dengan Don Ritto terkait kontrak pendampingan hukum tersebut.
"Saya tidak pernah bertemu, tidak pernah bernegosiasi," kata dia.
Mekanisme Penunjukan Kantor Hukum di LPEI
Dalam kesaksiannya, Rijani menjelaskan bahwa LPEI memiliki mekanisme tersendiri dalam pengadaan jasa pendampingan hukum. Divisi legal terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap sejumlah calon kantor hukum sebelum mengajukan rekomendasi kepada komite direksi dan direksi.
Menurut dia, calon kantor hukum yang dipertimbangkan tidak hanya satu, tetapi dapat melibatkan dua hingga empat firma hukum. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan dan efisiensi biaya.
Rijani mengaku baru mengetahui proses penunjukan DR Law Firm setelah menjabat sebagai Direktur Eksekutif LPEI pada 2022. Ketika itu, ia menerima laporan bahwa pemilihan kantor hukum telah dilakukan sesuai ketentuan dan melalui perbandingan dengan sejumlah kantor hukum lain.
Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara terperinci proses pemilihan maupun tahapan pendampingan yang dilakukan DR Law Firm.
Rijani juga menjelaskan bahwa pendampingan hukum bagi pegawai dan pengurus merupakan fasilitas yang diatur oleh LPEI. Biaya pendampingan dapat ditanggung perusahaan, tetapi dapat ditagihkan kembali apabila pihak yang didampingi dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam keterangannya, Rijani menyebut DR Law Firm masih memiliki keterikatan pendampingan ketika perkara memasuki tahap penyidikan. Meski demikian, ia tidak mengetahui secara detail pendampingan yang dilakukan ketika perkara telah memasuki tahap persidangan.
Dalam perkara TPPU ini, terdapat tiga terdakwa, yakni Febrie Adriansyah, advokat Don Ritto alias Idon, dan Komisaris PT Koin Money Changer Nurman Herin.
Febrie Didakwa Terima Uang dan Aset Rp 346,7 Miliar
Dalam perkara yang sama, Febrie didakwa menerima uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dengan total Rp 346,7 miliar dan 440.990 dollar AS.
Dakwaan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang perdana pada Rabu (7/10/2026). Jaksa menyebut penerimaan uang berlangsung sejak 2020 hingga Juli 2026, ketika Febrie menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampidsus hingga Jampidsus.
"Bahwa terhadap penerimaan uang-uang seluruhnya berjumlah Rp 346.743.821.282,00 dan USD 440.990 yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut," ujar jaksa.
Salah satu penerimaan yang diuraikan dalam dakwaan adalah uang sebesar 5 juta dollar Singapura atau sekitar Rp 55 miliar dari pengusaha Tan Kian. Uang tersebut disebut diserahkan kepada Febrie melalui Ferry dan berkaitan dengan penanganan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
Selain itu, Febrie didakwa menerima saham senilai Rp 14 miliar dari Michael Njoman, Direktur sekaligus pemilik PT Cahaya Baja Sukses. Penerimaan tersebut diduga dilakukan melalui Ferry dengan menggunakan PT Tompotika Mulia Abadi.
Jaksa juga menyebut Febrie menerima uang Rp 20,6 miliar dari Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada Tria Bellitonito Aturbumi.
Penerimaan lainnya berupa uang Rp 60 miliar beserta tanah dan/atau bangunan disebut berasal dari Andy Chandra Tan selaku pemilik manfaat PT Budi Agung Sentosa dan Heri Janto selaku direktur utama perusahaan tersebut. Pemberian itu diduga dilakukan bersama Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry.
Sementara itu, penerimaan lainnya disebut mencapai Rp 203,4 miliar dari sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang ditangani Febrie.
Jaksa menduga uang dan aset tersebut disamarkan melalui penempatan pada sejumlah rekening, penyertaan modal di perusahaan afiliasi, hingga pembelian tanah, bangunan, kendaraan, dan emas. Sebagian uang juga disebut ditukarkan ke sejumlah mata uang asing.
Atas dugaan perbuatannya, Febrie didakwa melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
