Raffi Ahmad Siapkan Rp15 Miliar untuk Korban Bencana Aceh, Ini Wilayah Prioritasnya
BankPedia.id - Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, berkomitmen menyalurkan bantuan senilai Rp15 miliar bagi masyarakat terdampak bencana. Pada tahap awal, bantuan tersebut akan difokuskan ke Kabupaten Pidie Jaya dan Gayo Lues, Aceh.
Raffi menyampaikan rencana itu bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam kelompok The Dudas Minus One, yakni Ariel, Desta, dan Gading. Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad pada Senin (16/11/2026).
"Saya bersama sahabat saya Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp 15 miliar untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan, terutama untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana," ungkap Raffi.
Ia mengatakan, penyaluran bantuan akan dimulai dari dua kabupaten di Aceh tersebut. Meski demikian, cakupan bantuan masih terbuka untuk diperluas sesuai kebutuhan di wilayah lain.
"Saat ini, penyaluran bantuan kami fokuskan di dua wilayah, yaitu Pidie Jaya dan Gayo Lues. Tidak menutup kemungkinan, bantuan juga akan kita salurkan ke daerah-daerah lain yang membutuhkan," ujar dia.
Menurut Raffi, dana itu direncanakan untuk mendukung pembangunan bendungan, penyediaan logistik, serta kebutuhan pemulihan lainnya. Pelaksanaannya akan mempertimbangkan situasi di lapangan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Raffi Pastikan Bantuan Tidak Mengurangi Honor Pekerja
Raffi turut menjelaskan asal dana bantuan tersebut. Ia menyatakan anggaran Rp15 miliar berasal dari dana pribadinya dan honor yang diterima rekan-rekannya dari kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Dana bantuan ini berasal dari dana pribadi saya dan semua honor yang diterima oleh sahabat saya Ariel, Gading, dan Desta dari kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan," tuturnya.
Ia menegaskan, pengalokasian bantuan tidak akan mengurangi pembayaran bagi kru produksi, pekerja, pelaku UMKM lokal, maupun masyarakat yang terlibat dalam pembuatan konten kerja sama dengan kementerian.
Raffi juga menjelaskan bahwa kerja sama PT Rans Animasi Indonesia dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berlangsung sebelum dirinya diangkat menjadi Utusan Khusus Presiden. Adapun kerja sama dengan KKP dilakukan setelah ia menduduki jabatan tersebut.
Di tengah polemik yang muncul, Raffi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
"Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf," ujar Raffi.
ICW Ungkap Pengadaan Publikasi Rp14,69 Miliar
Pernyataan mengenai bantuan bencana itu muncul setelah PT Rans Animasi Indonesia menjadi sorotan terkait pengadaan jasa publikasi dari dua kementerian dengan nilai gabungan sekitar Rp14,69 miliar sepanjang 2024–2026.
Indonesia Corruption Watch (ICW), melalui siaran pers pada Senin (9/11/2026), menyebut nilai pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002.
Lembaga tersebut menyatakan temuannya berasal dari penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2023–2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dari penelusuran itu, ICW mencatat lima paket pekerjaan yang diadakan satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kemendikbudristek pada 2024. Sementara itu, KKP tercatat mengadakan tiga paket pekerjaan selama 2025–2026.
ICW juga menelusuri struktur kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad, yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
ICW Pertanyakan Transparansi dan Efektivitas Belanja Publikasi
Menurut penelusuran ICW, pekerjaan publikasi tersebut antara lain mencakup penayangan konten melalui kanal YouTube RANS Entertainment, akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga jasa kehadiran Raffi dalam sejumlah acara.
ICW menyampaikan sejumlah pertanyaan mengenai pengadaan tersebut, termasuk kesesuaiannya dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Lembaga itu juga menyoroti transparansi pengukuran manfaat belanja publikasi serta spesifikasi pekerjaan yang dinilai berpotensi mengarahkan pengadaan kepada penyedia tertentu dan membatasi persaingan.
Selain itu, ICW mempertanyakan penggunaan anggaran negara untuk membangun citra kementerian melalui figur publik. Menurut lembaga tersebut, belanja semacam itu perlu memiliki hubungan yang jelas dengan tugas, fungsi, serta rencana strategis instansi terkait.
Sorotan ICW tersebut menambah perbincangan mengenai transparansi pengadaan pemerintah yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan pejabat publik. Catatan tersebut merupakan temuan dan pertanyaan dari ICW, bukan dengan sendirinya bukti adanya pelanggaran dalam proses pengadaan.
