Arif Novianto Soroti Kesenjangan Upah Antarwilayah dalam UU Ketenagakerjaan Baru
BankPedia.id - Pengamat ketenagakerjaan Arif Novianto menilai formula pengupahan dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru masih berpotensi mempertahankan kesenjangan upah antarwilayah. Pasalnya, meskipun kebutuhan hidup layak (KHL) telah dimasukkan sebagai salah satu pertimbangan, perhitungan kenaikan upah tetap mengacu pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Arif menjelaskan, regulasi baru memang membawa perubahan dalam mekanisme penetapan upah dibandingkan aturan sebelumnya. Salah satu poin yang ditambahkan adalah pertimbangan KHL, dengan pengukuran yang mencakup tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
"Dalam UU baru, formula pengupahan masih menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 sampai 1. Memang ada tambahan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL), bahkan pengukuran KHL diarahkan sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota," ucap dia ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/11/2026).
Kendati demikian, Arif menilai kondisi ekonomi dan produktivitas masing-masing daerah masih menjadi faktor dominan dalam menentukan kenaikan upah. Mekanisme tersebut dikhawatirkan membuat perbedaan upah antarwilayah terus berlanjut.
Ia mencontohkan perbandingan upah di Yogyakarta yang berada di kisaran Rp 2,4 juta dengan Jakarta yang mencapai Rp 5,7 juta. Menurutnya, selisih nominal tersebut cukup besar, sementara perbedaan biaya hidup kedua wilayah dinilai tidak terlalu jauh.
"Persoalannya, kalau pertimbangan menekankan kondisi ekonomi daerah, ada risiko ketimpangan upah antardaerah terus direproduksi. Misalnya, sekarang antara upah di Yogya yang hanya Rp 2,4 juta, bandingkan dengan Jakarta yang Rp 5,7 juta, dua kali lipat lebih, padahal biaya hidup tidak terlalu terpaut jauh," sambung dia.
Arif berpandangan, perbedaan upah minimum tidak selalu sejalan dengan perbedaan kebutuhan hidup pekerja. Buruh di daerah dengan upah lebih rendah tetap harus memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, dan berbagai pengeluaran sehari-hari.
Karena itu, ia mendorong agar kebijakan pengupahan tidak hanya berorientasi pada kemampuan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerataan kesejahteraan serta keadilan sosial, menurutnya, juga perlu diperhitungkan dalam menentukan besaran upah.
Ia turut mengingatkan agar tingkat upah yang rendah tidak terus dimanfaatkan sebagai daya tarik investasi suatu daerah. Perlindungan pekerja, kata dia, harus tetap menjadi bagian dari pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi.
"Karena itu, penguatan basis KHL, transparansi perhitungan, dan keterlibatan serikat buruh dalam dewan pengupahan menjadi sangat penting," tutur dia.
Selain itu, Arif menekankan perlunya keterlibatan serikat pekerja dalam mengawasi penetapan upah minimum. Ia menilai upah minimum seharusnya menjadi batas perlindungan bagi pekerja, bukan standar tunggal untuk membayar seluruh karyawan tanpa mempertimbangkan masa kerja, pengalaman, dan kompetensi.
DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Oktober 2026
DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru pada Selasa (6/10/2026), setelah melalui proses revisi yang berkaitan dengan gugatan serikat buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2023.
Sebelumnya, serikat buruh menggugat sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai merugikan pekerja. MK kemudian mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan DPR bersama pemerintah melakukan revisi undang-undang.
Penyelesaian revisi tersebut ditetapkan paling lambat Oktober 2026. UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Pengesahan regulasi baru ini menjadi bagian dari perkembangan kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk pembahasan mengenai sistem pengupahan, perlindungan pekerja, dan pemerataan kesejahteraan buruh.
