Polda Jatim Koordinasi dengan KPK soal Pemeriksaan 8 Kepala Kantah
BankPedia.id - Polda Jawa Timur akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rencana pemeriksaan delapan kepala kantor pertanahan (Kakantah) di wilayah Jawa Timur. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan setoran kepada pejabat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast menyampaikan, pihaknya akan terlebih dahulu mengonfirmasi informasi mengenai rencana penggunaan fasilitas kepolisian sebagai tempat pemeriksaan para saksi.
"Terkait informasi pemanggilan sejumlah kepala kantor pertanahan oleh KPK, sebagaimana telah disampaikan melalui pemberitaan, kami memahami bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang ditangani oleh KPK," kata Jules, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, koordinasi dengan pihak terkait diperlukan untuk memastikan rencana pemanfaatan fasilitas Polda Jatim dalam proses pemeriksaan tersebut.
"Mengenai informasi rencana penggunaan fasilitas di Polda Jawa Timur sebagai lokasi pemeriksaan, tentunya kami akan melakukan koordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak terkait," lanjutnya.
Jules menegaskan bahwa seluruh informasi mengenai kepastian pemeriksaan, saksi yang dipanggil, serta perkembangan penyidikan berada dalam kewenangan KPK.
"Namun, untuk kepastian pelaksanaan pemeriksaan, pihak-pihak yang dipanggil, maupun perkembangan penanganan perkaranya, kami menyarankan agar dapat dikonfirmasi langsung kepada Humas atau Juru Bicara KPK selaku pihak yang berwenang," pungkasnya.
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Sembilan Kepala Kantah
Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan kepala kantor pertanahan. Berdasarkan pemberitaan detikNews, delapan orang diagendakan menjalani pemeriksaan di Polda Jatim, sementara satu saksi lainnya diperiksa di Gedung KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan pemberian setoran kepada pejabat di Kementerian ATR/BPN.
"(Terkait dugaan) setoran ke atas," ujar Budi kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Selain mendalami dugaan setoran, penyidik juga akan meminta keterangan para kepala kantor pertanahan mengenai penggeledahan yang sebelumnya dilakukan di sejumlah kantor pertanahan.
Delapan kepala kantor pertanahan yang dijadwalkan diperiksa di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur adalah:
-
Rarif Setiawan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (2025-sekarang).
-
Wida Rahardian Aji, Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I (2025-sekarang).
-
Agung Basuki, Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II (2026-sekarang) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan (2025-Mei 2026).
-
Nursuliantoro, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (2025-sekarang).
-
Nasep Vandi Sulistyo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (2025-April 2026).
-
Mateus Joko Slameto, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto (2025-sekarang).
-
Istanto Nurhidayat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang (2025-sekarang).
-
Ir. M. Sochib Lutfi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (2026-sekarang).
