Tim Verifikasi MPR Diminta Periksa Ketat Syarat Calon Wapres Pengganti Gibran
BankPedia.id - Tim verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diminta memeriksa secara menyeluruh legalitas calon, keabsahan dokumen, serta pemenuhan persyaratan konstitusional calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pemeriksaan tersebut dinilai penting agar proses pergantian jabatan tidak hanya menjadi formalitas politik.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menegaskan bahwa ketiga aspek itu harus menjadi fokus utama tim verifikasi. Ia mengingatkan agar pemeriksaan dilakukan dengan standar yang sama terhadap setiap calon, tanpa dipengaruhi kepentingan atau dukungan politik tertentu.
"Tim verifikasi harus benar-benar menguji tiga hal: legalitas calon, validitas dokumen, dan pemenuhan seluruh persyaratan konstitusional. Tidak boleh ada standar ganda, apalagi perlakuan istimewa karena calon tersebut diusung oleh kekuatan politik tertentu," kata Arifki kepada Kompas.com, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Arifki, MPR harus menjalankan pemeriksaan secara independen dan objektif. Lembaga tersebut tidak boleh sekadar mengesahkan kesepakatan yang sebelumnya telah dibangun oleh para elite politik.
"Titik krusial dalam proses verifikasi ini adalah jangan sampai MPR hanya menjadi stempel formalitas dari kesepakatan politik elite," ujarnya.
Ia menambahkan, pergantian Wapres bukan semata-mata persoalan menentukan figur untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran. Calon yang nantinya dipilih harus mempunyai dasar legitimasi hukum yang kuat agar tidak memunculkan sengketa atau persoalan konstitusional di kemudian hari.
"Proses ini bukan sekadar mencari siapa yang bisa menggantikan posisi Wakil Presiden, tetapi memastikan bahwa orang yang terpilih memiliki legitimasi hukum yang tidak bisa dipersoalkan," katanya.
Arifki juga menekankan bahwa pemeriksaan persyaratan hukum harus dilakukan sebelum calon ditetapkan melalui kesepakatan politik. Menurutnya, ketentuan konstitusi tidak boleh ditempatkan sebagai urusan yang baru diperiksa setelah keputusan elite tercapai.
"Jangan sampai calonnya sudah disepakati di ruang elite, tetapi persyaratan konstitusionalnya justru menjadi urusan belakangan. Hukum harus mendahului kompromi politik, bukan sebaliknya," tutur Arifki.
MPR Bentuk Tim Verifikasi Beranggotakan 36 Orang
Sebelumnya, MPR telah membentuk tim verifikasi untuk memeriksa persyaratan calon Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa tim tersebut terdiri dari 36 anggota dan akan dipimpin oleh salah satu pimpinan MPR.
"Rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Meski demikian, Muzani belum menyampaikan nama-nama anggota yang masuk dalam tim maupun pimpinan MPR yang akan ditunjuk sebagai ketua. Ia menjelaskan, tim tersebut bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon Wapres yang nantinya diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
