Sabtu, 14 Nov 2026 Gaya HidupHukum & KriminalNasionalPolitikEkonomi
Breaking
Beranda › Nasional
Nasional

Prabowo Soroti Keuntungan Pengelolaan SDA Indonesia yang Dibawa ke Luar Negeri

✍️ Mita Kurniasari 🕒 14 Nov 2026 👁️ 3x dibaca
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Foto: Istimewa

BankPedia.id - Presiden Prabowo Subianto menyoroti pelaku usaha yang telah memperoleh izin dan fasilitas dari pemerintah untuk mengelola sumber daya alam (SDA) Indonesia, tetapi justru membawa keuntungan bisnisnya ke luar negeri. Ia meminta persoalan tersebut menjadi perhatian agar pemanfaatan kekayaan alam nasional memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat di dalam negeri.

Prabowo menyampaikan hal itu saat berpidato dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, Sabtu (14/11/2026). Dalam pidatonya, ia menyinggung berbagai bentuk izin pengelolaan usaha yang diberikan pemerintah, termasuk hak guna usaha (HGU), izin usaha pertambangan (IUP), dan hak pengusahaan hutan tanaman industri (HTI).

"Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah selama ini telah memberikan berbagai fasilitas kepada pelaku usaha yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia. Namun, ia menilai pemberian kemudahan tersebut perlu diiringi dengan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan di dalam negeri.

Ia juga mengkritik sikap yang dinilainya terlalu mudah memberikan fasilitas kepada pihak yang mengajukan permohonan izin usaha. Prabowo menyebut sejumlah hak pengelolaan telah diberikan kepada pelaku usaha, mulai dari HGU hingga IUP dan HTI.

"Dan bangsa Indonesia ini mungkin kebaikan, mungkin juga kelemahan kita. Kita terlalu baik. Kita ramah. Iya, kan? Sudah dikasih fasilitas, sudah dikasih HGU, sudah dikasih IUP, sudah dikasih HTI, sudah dikasih apa?" ucap Prabowo.

Ia menambahkan, izin pengelolaan usaha tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu belasan hingga puluhan tahun. Dalam proses pengajuan, para pemohon disebut kerap menyampaikan status mereka sebagai warga negara Indonesia kepada pejabat pemerintah daerah maupun pusat.

“Dikasih belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta apa itu? HGU. Ya, minta HTI, ya, ke Bupati, Gubernur, Menteri. Kalau minta, mengaku, saya Warga Negara Indonesia,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo turut mengajak kalangan intelektual Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) untuk ikut mengawasi pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Ia menilai para tokoh organisasi tersebut memiliki kedekatan dengan masyarakat di berbagai daerah sehingga dapat melihat langsung persoalan yang terjadi.

"Anda adalah pemimpin rakyat. Anda lebih dekat dari rakyat, Anda ada di daerah-daerah, Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar dan hasilnya tidak tinggal di Indonesia," tuturnya.

Prabowo mengatakan pemerintah tengah berupaya memperbaiki mekanisme yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya. Upaya tersebut, menurutnya, ditujukan untuk menyelamatkan kekayaan nasional agar hasil pengelolaannya dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

"Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," tegas Prabowo.

MK
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update