Geopolitik Global Makin Memanas, Indonesia Hadapi Tantangan Menjaga Pertahanan dan Ekonomi

BankPedia.id - Persaingan geopolitik global menempatkan Indonesia pada tantangan untuk menyeimbangkan modernisasi pertahanan, kepentingan diplomasi, dan ketahanan ekonomi domestik. Di tengah kompetisi negara-negara besar, strategi pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dan perluasan kemitraan internasional perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas keuangan serta kesejahteraan masyarakat.

Dinamika tersebut berlangsung ketika berbagai negara menghadapi tekanan sosial dan ekonomi. Sepanjang September hingga Oktober 2026, gelombang demonstrasi dilaporkan terjadi di sejumlah kota, termasuk Paris di Prancis, Tirana di Albania, Quito di Ekuador, dan La Paz di Bolivia. Perkembangan ini memperlihatkan bagaimana persoalan anggaran, biaya hidup, dan kebijakan pemerintah dapat menjadi sumber ketegangan sosial.

Pada saat yang sama, negara-negara terus memperkuat kapasitas pertahanannya untuk menghadapi lingkungan keamanan yang semakin kompleks. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjalankan modernisasi militer dengan pendekatan multi-alignment, yakni menjalin kerja sama dengan berbagai kekuatan tanpa mengikatkan diri secara eksklusif pada satu blok.

Rencana dan kerja sama pengadaan pertahanan Indonesia mencakup sejumlah platform dari Amerika Serikat, Prancis, dan China. Langkah diversifikasi ini membuka peluang untuk memperluas kemitraan, tetapi juga menuntut perencanaan pembiayaan, pemeliharaan, serta penguasaan teknologi agar manfaatnya berkelanjutan.

Fragmentasi Global Mengubah Pola Persaingan Negara

Tatanan internasional mengalami perubahan seiring meningkatnya persaingan strategis dan melemahnya integrasi di sejumlah sektor ekonomi. Hubungan perdagangan dan rantai pasok yang sebelumnya banyak dibangun berdasarkan efisiensi biaya kini semakin dipengaruhi pertimbangan keamanan nasional serta kepentingan politik.

Analis geopolitik Ian Bremmer menggunakan istilah G-Zero untuk menggambarkan situasi ketika tidak ada satu kekuatan dominan yang mampu memimpin penyelesaian persoalan global secara efektif. Dalam kondisi semacam ini, persaingan antarnegara dapat semakin kompleks karena koordinasi internasional menghadapi banyak kepentingan yang berbeda.

Fragmentasi geoekonomi juga menjadi perhatian lembaga internasional, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF). Fenomena tersebut mencakup penggunaan pembatasan perdagangan, teknologi, dan akses terhadap komoditas strategis sebagai instrumen untuk mencapai tujuan geopolitik.

Dampaknya tidak terbatas pada hubungan diplomatik. Persaingan teknologi, pembatasan ekspor, serta perubahan pola perdagangan dapat memengaruhi biaya produksi dan stabilitas pasokan. Sementara itu, konflik berkepanjangan di Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dan meningkatkan volatilitas harga komoditas.

Situasi tersebut turut mendorong strategi friend-shoring, yaitu pengalihan atau penataan rantai pasok melalui negara yang dipandang sebagai mitra tepercaya. Bagi banyak pemerintah, keamanan pasokan kini menjadi pertimbangan yang semakin penting selain efisiensi ekonomi.

Politik Bebas-Aktif dan Diversifikasi Kemitraan Indonesia

Di tengah perubahan tersebut, politik luar negeri bebas-aktif memberikan ruang bagi Indonesia untuk menjalin hubungan dengan beragam mitra sesuai kepentingan nasional. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mengembangkan kerja sama pertahanan, perdagangan, investasi, dan energi tanpa bergantung sepenuhnya pada satu kekuatan.

Dalam bidang pertahanan, kerja sama dengan Amerika Serikat, Prancis, dan China mencerminkan upaya diversifikasi sumber pengadaan. Namun, manfaat strategis dari kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh jumlah atau jenis alutsista yang diperoleh. Kemampuan mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan teknologi terkait juga menentukan efektivitas investasi pertahanan dalam jangka panjang.

Indonesia juga memperluas keterlibatan dalam forum internasional, termasuk melalui keanggotaannya di BRICS sejak 2025. Di bidang energi, pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan produksi migas dan memperluas peluang investasi, termasuk melalui pengembangan kerja sama dengan perusahaan energi internasional.

Meski memberikan fleksibilitas diplomatik, pendekatan yang berorientasi pada manfaat praktis tetap membutuhkan perhitungan terhadap risiko. Kerja sama dengan berbagai negara perlu diselaraskan dengan kepentingan jangka panjang, kapasitas fiskal, serta kemampuan industri nasional menyerap teknologi dan investasi.

Ketahanan Ekonomi dan Sosial Menjadi Penopang Pertahanan

Modernisasi militer tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi dalam negeri. Ketahanan nasional mencakup lebih dari sekadar kesiapan pasukan dan perlengkapan pertahanan, karena stabilitas keuangan, ketahanan energi dan pangan, serta kondisi sosial-politik turut menentukan kemampuan negara menghadapi tekanan eksternal.

Kenaikan harga minyak dan pangan global, misalnya, dapat meningkatkan biaya impor dan menambah tekanan terhadap anggaran negara. Apabila tekanan tersebut berlanjut, dampaknya dapat merambat ke biaya produksi, harga barang, daya beli rumah tangga, dan keputusan investasi perusahaan.

Pasar keuangan juga rentan terhadap perubahan sentimen investor internasional. Penilaian lembaga penyedia indeks seperti MSCI terhadap transparansi dan likuiditas pasar dapat memengaruhi keputusan investor institusional dalam mengatur ulang portofolio mereka.

Jika terjadi arus keluar modal yang besar, pasar saham dan nilai tukar dapat menghadapi tekanan. Pelemahan rupiah kemudian berpotensi meningkatkan harga barang impor, termasuk bahan baku dan energi, sehingga menambah beban bagi industri maupun konsumen. Besarnya dampak akan bergantung pada kondisi pasar, respons kebijakan, dan ketahanan fundamental ekonomi Indonesia.

Tekanan ekonomi yang berkepanjangan juga dapat memengaruhi kondisi sosial. Ketika biaya hidup meningkat dan daya beli melemah, masyarakat dapat semakin kritis terhadap prioritas belanja negara, termasuk alokasi anggaran untuk pertahanan dibandingkan pemenuhan kebutuhan dasar.

Karena itu, stabilitas sosial dan ekonomi perlu dipandang sebagai bagian dari ketahanan nasional. Kekuatan pertahanan yang memadai membutuhkan dukungan fiskal yang berkelanjutan serta masyarakat yang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar dan kesempatan ekonomi.

Alih Teknologi dan Kemandirian Industri Pertahanan

Keberhasilan modernisasi pertahanan Indonesia perlu diukur melalui manfaat strategis jangka panjang, bukan semata-mata nilai transaksi atau jumlah peralatan yang dibeli. Salah satu aspek penting adalah realisasi alih teknologi atau transfer of technology dalam kerja sama dengan mitra internasional.

Alih teknologi yang efektif dapat memperkuat kemampuan industri pertahanan nasional, termasuk perusahaan seperti PT PAL Indonesia dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Penguatan kemampuan produksi, perawatan, serta pengembangan teknologi di dalam negeri berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap pemasok asing.

Pada saat bersamaan, ketahanan pangan dan energi perlu mendapatkan perhatian yang sepadan. Ketersediaan pasokan domestik dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap gangguan perdagangan internasional dan lonjakan harga komoditas.

Program yang berorientasi pada distribusi pangan di tingkat lokal, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat diarahkan untuk mendukung kebutuhan sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Efektivitas berbagai program tersebut tetap bergantung pada pelaksanaan, ketepatan sasaran, tata kelola, serta kesinambungan pembiayaan. Evaluasi yang transparan diperlukan agar kebijakan sosial benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan tekanan fiskal yang tidak terkelola.

Otoritas keuangan juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasar modal dan nilai tukar melalui kebijakan yang sesuai dengan kondisi ekonomi. Koordinasi kebijakan fiskal, moneter, energi, pangan, dan pertahanan diperlukan agar satu agenda strategis tidak melemahkan agenda lainnya.

Menjaga Keseimbangan Strategis

Persaingan geopolitik dan geoekonomi global menuntut Indonesia untuk mengelola berbagai kepentingan secara bersamaan. Diplomasi yang fleksibel dapat memperluas pilihan kerja sama, sedangkan modernisasi pertahanan dapat meningkatkan daya tangkal terhadap ancaman eksternal.

Namun, kedua upaya tersebut perlu ditopang oleh fundamental ekonomi yang kuat, industri nasional yang berkembang, serta ketahanan sosial yang terjaga. Tanpa dukungan tersebut, manfaat kerja sama internasional dan investasi pertahanan berpotensi tidak optimal dalam jangka panjang.

Dengan demikian, keberhasilan strategi Indonesia di tengah tatanan dunia yang semakin terfragmentasi tidak cukup diukur dari banyaknya kesepakatan pertahanan atau nilai investasi energi. Ukuran lainnya mencakup kemampuan memperoleh manfaat teknologi, menjaga ketahanan fiskal, memperkuat pasokan domestik, dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan.

Keseimbangan antara kesiapan pertahanan dan ketahanan dalam negeri menjadi salah satu fondasi penting bagi Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan.