Hanura Minta Prabowo Bentuk Zaken Kabinet dan Rombak Menteri pada 2027
BankPedia.id - Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi susunan kabinet dan mengutamakan profesionalisme dalam memilih menteri. Ia menilai, pembentukan zaken kabinet atau kabinet yang mengedepankan keahlian dan kompetensi perlu menjadi orientasi pemerintahan agar program prioritas Presiden dapat berjalan efektif.
Menurut Rio, Prabowo perlu memastikan para menteri mampu menerjemahkan gagasan besar pemerintah menjadi kebijakan dan program yang tepat sasaran. Ia juga mendorong Presiden mempertimbangkan perampingan kabinet serta melakukan perombakan pada awal 2027.
“Jadi zaken kabinet itu saya pikir harus menjadi orientasi Pak Prabowo sebagai presiden yang punya konsep-konsep besar ya,” kata Rio dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).
Rio menilai sejumlah program yang diusung Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, memiliki tujuan sosial yang penting. Namun, menurut dia, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kemampuan jajaran kementerian dalam menjalankan konsep yang telah dirancang Presiden.
“Prabowo harus tegas, jangan lagi merekrut anggota kabinet sekadar balas budi sebagai bagian dari tim pendukung atau tim sukses,” ujar Rio.
Hanura Soroti Pelaksanaan Program Prioritas Prabowo
Rio menilai program MBG berpotensi membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat membantu petani mengatasi persoalan distribusi hasil pertanian dan mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak.
Menurut Rio, persoalan utama bukan terletak pada gagasan program, melainkan pada pelaksanaannya di tingkat kementerian.
“Konsep-konsep sosialisme yang ala Indonesia, menanggung makan, sekolah, kemudian koperasi, menurut saya itu bagus ide-idenya. Persoalannya pada tingkat aplikasi, itu tidak bisa diterjemahkan,” ujarnya.
Ia pun meminta Prabowo memastikan setiap menteri memahami tujuan program pemerintah dan mampu menerjemahkannya menjadi kebijakan yang efektif. Dengan demikian, program prioritas tidak berhenti pada konsep, tetapi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rio juga menyoroti frekuensi perombakan kabinet selama pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, perubahan susunan kabinet yang berulang dapat menjadi bahan evaluasi terhadap koordinasi antara gagasan Presiden dan pelaksanaannya.
“Kalau ada tujuh-delapan kali reshuffle dalam waktu dua tahun, itu menunjukkan bahwa tidak sinerginya antara ide besar dengan tingkat aplikasi atau menerjemahkan pikiran-pikiran Presiden,” kata Rio.
Rio Usulkan Kabinet Dirampingkan pada Awal 2027
Selain mendorong pemilihan menteri berdasarkan kompetensi, Rio mengusulkan agar Prabowo merampingkan susunan kabinet. Menurut dia, jumlah kementerian dan jajaran kabinet yang terlalu besar berpotensi memperpanjang jalur koordinasi serta memperlambat pelaksanaan program pemerintah.
Ia menilai struktur kabinet yang lebih ramping dapat membantu mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas kerja antarkementerian.
“Berani potong itu agar tingkat koordinasinya lebih pendek, tidak segemuk sekarang ini, sehingga kabinet itu bisa ramping, tidak kegemukan yang menyebabkan sulit bergerak,” ujarnya.
Rio mengusulkan perombakan kabinet dilakukan pada awal 2027. Dengan begitu, jajaran menteri yang telah dievaluasi diharapkan dapat menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 secara lebih efektif.
Ia juga mengingatkan bahwa waktu pemerintahan untuk merealisasikan program-program prioritas semakin terbatas menjelang tahun politik Pemilu 2029.
“Tahun keempat itu tahun politik, tidak mungkin lagi Presiden fokus pada persoalan-persoalan kerakyatan,” kata Rio.
Karena itu, Rio meminta Prabowo memanfaatkan waktu sebelum memasuki periode politik tersebut untuk membenahi susunan kabinet, memperkuat koordinasi pemerintahan, dan memastikan program prioritas berjalan sesuai tujuan.
Usulan tersebut menempatkan profesionalisme, efektivitas koordinasi, dan kemampuan pelaksanaan program sebagai sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
