Kepercayaan Investor Pasar Saham Indonesia Tertekan, Ini Faktor Politik dan Ekonominya

BankPedia.id - Ketidakpastian kebijakan, perubahan konfigurasi kekuasaan ekonomi, dan kekhawatiran terhadap perlindungan hak milik pribadi dinilai menjadi faktor yang turut memengaruhi kepercayaan investor di pasar modal Indonesia. Persoalan tersebut, menurut pandangan penulis, tidak cukup dijelaskan hanya melalui indikator statistik dan fundamental ekonomi, tetapi juga perlu dilihat dari dinamika politik serta hubungan antarpelaku usaha.

Perbedaan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan indeks LQ45 disebut memperlihatkan perubahan perilaku pasar setelah pengumuman awal MSCI pada Februari 2026 terkait penilaian pasar saham Indonesia menuju kategori Frontier Market. Sebelum periode tersebut, pergerakan pasar dinilai banyak ditopang saham lapis kedua dan ketiga yang berkaitan dengan konglomerat lama, tetapi tidak likuid dan tidak masuk dalam cakupan dana pasif global.

Dalam pandangan penulis, perubahan ini mencerminkan persoalan kepercayaan yang lebih luas, mulai dari kepastian kepemilikan aset hingga dugaan penggunaan instrumen hukum dan birokrasi dalam persaingan kepentingan bisnis.

MSCI Menyoroti Transparansi Pasar

MSCI meminta perbaikan dalam sejumlah aspek pasar saham Indonesia, antara lain transparansi kepemilikan saham, klasifikasi dan data investor, konsentrasi kepemilikan, batas minimum free float, serta integritas dan penegakan aturan pasar.

Pada 17 Oktober 2026, MSCI menyatakan bahwa "kemajuan yang memadai belum terlihat secara konsisten di seluruh pasar saham Indonesia."

Penulis menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan transparansi teknis pasar. Di baliknya, terdapat kekhawatiran mengenai iklim politik dan investasi, termasuk perlakuan terhadap perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pihak asing serta perilaku konglomerat domestik yang dinilai memiliki hubungan atau dukungan politik.

Perubahan kelompok bisnis yang memperoleh akses dan keuntungan dari kekuasaan juga menjadi bagian dari persoalan tersebut. Kelompok konglomerat yang sebelumnya dikenal sebagai “naga” disebut mulai tergeser oleh kelompok lain yang dijuluki “haji”. Narasi peralihan pengaruh itu bahkan muncul dalam sejumlah publikasi dengan tajuk “9 Naga digantikan oleh 9 Haji”.

Menurut penulis, pergeseran tersebut berpotensi mengguncang keyakinan pelaku usaha terhadap kepastian hak milik, independensi proses hukum, dan netralitas birokrasi.

Pergantian Pejabat dan Perubahan Tata Kelola

Ketidakpastian tersebut berlangsung di tengah perubahan susunan pejabat dan lembaga ekonomi. Dalam sekitar tiga tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia telah mengalami pergantian tiga menteri keuangan serta pergantian gubernur Bank Indonesia (BI), lembaga yang memiliki mandat independensi.

Di pasar modal, susunan direksi dan komisaris Bursa Efek Indonesia (BEI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengalami perubahan. Selain itu, muncul wacana demutualisasi BEI yang memungkinkan Danantara Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas. Langkah tersebut dikaitkan dengan upaya meningkatkan transparansi, tetapi perubahan struktur kepemilikan juga menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai tata kelola pasar.

Pada saat yang sama, para ekonom telah mengingatkan adanya tekanan fiskal yang mendasar. Sebuah artikel Jakarta Globe menyebut, "Namun para ekonom berpendapat bahwa tantangan fiskal yang mendasar tetap ada: program-program pemerintah yang mahal terus bertambah, sementara kapasitas Indonesia untuk menghasilkan penerimaan tambahan tetap terbatas."

Kombinasi antara kebutuhan belanja pemerintah, kapasitas penerimaan negara, dan perubahan kebijakan menjadi tantangan bagi persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi.

Kasus Tambang Memperbesar Kekhawatiran

Dinamika hubungan pemerintah dan pelaku usaha juga terlihat dalam sejumlah kasus di sektor pertambangan yang diangkat penulis.

Pada Juli 2026, tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources, yang berada dalam ekosistem usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR), dilaporkan menjadi sasaran pengambilalihan oleh Danantara Indonesia setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut izin kehutanan Agincourt Resources. Martabe disebut sebagai salah satu elemen penting dalam rencana pembentukan BUMN Perminas oleh Danantara.

Setelah muncul perselisihan dengan Astra, yang dimiliki grup Jardine, Danantara kemudian mundur dan UNTR diizinkan mempertahankan tambangnya.

Peristiwa lain terjadi pada September 2026 ketika PT Bayan Resources Tbk. (BYAN), perusahaan batu bara milik miliarder Singapura Low Tuck Kwong, beserta tiga anak usahanya, berstatus force majeure. Status tersebut muncul setelah ESDM menunda persetujuan kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026, sehingga menimbulkan risiko terhadap kemampuan perusahaan memenuhi kontrak pasokan.

Menurut uraian penulis, status force majeure itu baru dicabut setelah BYAN menyetujui penyerahan 30% saham kepada PT Jhonlin Baratama dengan diskon sekitar 80% dari harga pasar publik pada pertengahan September 2026. Setelah transaksi tersebut, anak-anak usaha BYAN yang terdampak memperoleh tambahan kuota produksi sebesar 15 juta hingga 20 juta ton.

Rangkaian peristiwa ini menjadi dasar bagi penulis untuk mempertanyakan kepastian perlindungan aset dan konsistensi penerapan kebijakan terhadap perusahaan. Namun, penilaian atas dugaan hubungan antara keputusan administratif, transaksi saham, dan kepentingan politik memerlukan pemeriksaan dokumen serta konfirmasi dari pihak-pihak terkait.

Keterbatasan Ekonometrika dalam Membaca Perilaku Manusia

Penulis juga mempertanyakan kemampuan ekonometrika untuk memperkirakan perilaku ekonomi ketika keputusan manusia dipengaruhi oleh faktor relasional, kepentingan pribadi, dan perubahan politik.

Menurut Investopedia, ekonometrika merupakan penerapan metode statistik dan matematika terhadap data ekonomi untuk menguji teori serta hubungan ekonomi dan memproyeksikan tren. Pendekatan tersebut bertumpu pada penggunaan data historis untuk membantu memahami kemungkinan perkembangan pada masa mendatang.

Namun, penulis berpendapat bahwa data masa lalu tidak selalu mampu menjelaskan keputusan manusia berikutnya, terutama ketika terdapat perubahan kepentingan, hubungan kekuasaan, atau kondisi yang tidak tercermin dalam model.

Keterbatasan itu, menurut penulis, juga dapat muncul ketika sumber data tidak akurat, laporan keuangan dimanipulasi, atau konsensus para ahli dipengaruhi kepentingan tertentu. Kasus eFishery disebut sebagai salah satu contoh yang relevan dengan kekhawatiran mengenai keandalan informasi keuangan.

Penulis menilai dinamika ekonomi pada dasarnya juga dibentuk oleh hubungan antarindividu dan antarkelompok. Karena itu, model kuantitatif yang mengandalkan asumsi tetap berisiko luput membaca perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan asumsi tersebut.

Pandangan ini turut diarahkan pada agenda ekonomi terencana yang dibingkai dalam slogan “Menuju Indonesia Emas 2045”, bertepatan dengan satu abad kemerdekaan Indonesia. Menurut penulis, pelaksanaan agenda tersebut dapat menyimpang dari rancangan awal apabila asumsi yang digunakan tidak memperhitungkan kompleksitas perilaku dan kepentingan manusia.

Pada akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa angka dan model ekonomi tetap memiliki kegunaan, tetapi tidak dapat berdiri sendiri dalam membaca pasar. Ketika kebijakan, kepentingan bisnis, dan hubungan kekuasaan berubah dengan cepat, kepercayaan investor bergantung pula pada kepastian aturan, kualitas informasi, dan konsistensi penegakan hukum.