Tito Karnavian Minta Kementerian PU Bangun Kantor Desa dan Sekolah Pascabencana
BankPedia.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan kantor desa dan perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat banjir bandang serta tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Bencana tersebut menyebabkan sejumlah desa mengalami kerusakan parah, bahkan ada yang dilaporkan hilang tersapu banjir. Karena itu, pembangunan kembali kantor desa dinilai perlu menjadi bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
“Ada beberapa desa yang rusak dan itu bahkan ada yang hilang, sama dari Kemendagri maupun Kementerian Desa minta agar pembangunan kantor-kantor desa itu dapat dilaksanakan juga oleh Kementerian PU, Pak,” kata Tito saat memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) terkait perkembangan pemulihan fasilitas umum dan UMKM di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).
Selain kantor desa, Tito meminta Kementerian PU memperhatikan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar, terutama fasilitas kesehatan dan sekolah yang terdampak bencana.
Enam Pustu di Sumatera Utara Belum Beroperasi
Tito menyampaikan, berdasarkan laporan Menteri Kesehatan, terdapat enam puskesmas pembantu (pustu) di Sumatera Utara yang belum dapat beroperasi karena belum memiliki bangunan yang bisa digunakan.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan disebut telah menyatakan kesiapan untuk menyediakan tenaga kesehatan dan peralatan medis. Namun, pembangunan gedung masih membutuhkan dukungan dari Kementerian PU.
“Namun bangunannya, mereka minta dibangunkan oleh Menteri PU,” tutur Tito.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan layanan kesehatan tidak hanya bergantung pada ketersediaan tenaga medis dan peralatan, tetapi juga pada kesiapan fasilitas fisik yang memadai.
Karena itu, Tito meminta koordinasi antarkementerian diperkuat agar pembangunan fasilitas kesehatan dapat segera ditindaklanjuti dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdampak bisa kembali berjalan.
Sebanyak 99 Sekolah Darurat Masih Digunakan
Pemulihan fasilitas pendidikan juga menjadi perhatian pemerintah. Hingga saat ini, sejumlah wilayah terdampak masih mengandalkan sekolah darurat yang didirikan setelah bencana.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), terdapat 99 sekolah darurat yang masih digunakan di tiga provinsi tersebut. Rinciannya, 71 sekolah berada di Aceh, 23 sekolah di Sumatera Barat, dan lima sekolah di Sumatera Utara.
Pembangunan dan pemulihan fasilitas pendidikan itu melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kemendikdasmen, Kementerian PU, serta TNI Angkatan Darat.
Meski kegiatan belajar mengajar telah berlangsung kembali, kondisi ruang kelas darurat masih membutuhkan perhatian. Perbaikan dan pembangunan gedung sekolah permanen diperlukan agar kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan fasilitas yang lebih layak.
“Ini juga meskipun belajar sudah, tapi kelasnya darurat sehingga memerlukan dukungan dari Kementerian PU. Kalau bisa mohon dikoordinasikan dengan Kementerian Dikdasmen, Kementerian Kesehatan, untuk pembangunan atau perbaikan gedung-gedungnya,” harap Tito.
Tito menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat pembangunan kembali fasilitas umum yang rusak. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pemulihan layanan pemerintahan desa, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat di wilayah terdampak banjir bandang serta tanah longsor di Sumatera.
