Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta: Kegagalan Etika dan Tata Kelola, Bukan Runtuhnya Moral Wakil Rakyat

BankPedia.id - Polemik tunjangan perumahan anggota DPR sekitar Rp50 juta per bulan lebih tepat dibaca sebagai kegagalan kepekaan etis dan lemahnya tata kelola, bukan bukti runtuhnya moral seluruh wakil rakyat. Kebijakan yang menggantikan rumah jabatan di Kalibata bagi 580 anggota itu disiapkan pada Oktober 2024, ketika PHK marak dan kelas menengah kesulitan mendapat hunian layak. Pada Agustus 2025, kebijakan tersebut ikut memicu gelombang unjuk rasa di depan gedung DPR.

Penilaian ini bersandar pada dokumen dan pernyataan yang terbuka untuk publik. Dokumen internal pengambilan keputusan belum diperiksa, sehingga motif para pengambil keputusan tidak dapat dinilai.

Fakta Kebijakan dan Perhitungan Anggaran

Menurut pemberitaan Bisnis.com (2024), Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Sekretariat Jenderal DPR mencabut Surat Nomor B/733/RT.01/09/2024 yang memuat ketentuan tunjangan tersebut. ICW menghitung potensi pemborosan Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun selama lima tahun. Perhitungan sederhana Rp50 juta dikali 580 anggota dikali 60 bulan menghasilkan sekitar Rp1,74 triliun.

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa kebijakan ini bukan kenaikan gaji pokok, melainkan pengalihan fasilitas rumah menjadi tunjangan (Metro TV, 2025). Gaji pokok anggota DPR memang hanya Rp4,2 juta, tetapi bersama berbagai tunjangan, penghasilan bulanannya mencapai lebih dari Rp104 juta (Bisnis.com, 2025).

Demo Agustus 2025 dan Pencabutan Tunjangan

Unjuk rasa digelar pada 25 dan 28 Agustus 2025. Pada malam 28 Agustus, Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring berusia 21 tahun, meninggal setelah terlindas kendaraan taktis Brimob saat pembubaran massa. Menurut keluarga, ia tidak ikut berunjuk rasa dan sedang bekerja (JawaPos.com, 2025).

Kematian itu akibat tindakan aparat keamanan, sehingga tidak adil jika dibebankan langsung pada kebijakan tunjangan. Namun peristiwa tersebut memperlihatkan mahalnya harga yang dibayar ketika jarak antara wakil dan rakyat melebar.

Pada 5 September 2025, pimpinan DPR mengumumkan penghentian tunjangan perumahan terhitung sejak 31 Agustus 2025, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, serta pemangkasan sejumlah fasilitas (ANTARA, 2025; Hukumonline, 2025). Setelah pemangkasan, penerimaan bersih anggota DPR disebut sekitar Rp65,5 juta per bulan (Hukumonline, 2025).

Tiga Lapis Persoalan: Hukum, Tata Kelola, dan Etika

Persoalan ini perlu dibedakan menjadi tiga lapis:

• Hukum: tidak ditemukan putusan atau temuan lembaga berwenang yang menyatakan tunjangan ini melanggar hukum, sehingga tidak ada tuduhan pelanggaran yang diajukan.
• Tata kelola: dasar perhitungan dan perbandingan biaya dengan rumah jabatan tidak dibuka sejak awal, padahal ICW (Kontan, 2024) sudah meminta hitungan tersebut.
• Etika: Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa menempatkan kejujuran, amanah, dan rasa malu sebagai pokok etika penyelenggara negara. Ketetapan yang sama juga mengamanatkan kesiapan mundur bagi penyelenggara negara yang melanggar kaidah dan sistem nilai (Hukumonline, 2015).

Kasus ini tidak sampai pada kewajiban mundur dan tidak perlu dipaksakan ke sana, sebab yang diuji hanyalah kepantasan sebuah kebijakan. Sesuatu yang sah secara administratif belum tentu pantas secara etis. Lemahnya kepekaan membaca suasana publik di tingkat individu berkelindan dengan proses pengambilan keputusan yang tertutup dan tanpa uji kepatutan di tingkat kelembagaan.

Sorotan Pancasila

Dari sisi Pancasila, persoalan ini menyentuh sila kelima dan keempat sekaligus.

Sila kelima menuntut kepantasan: pejabat tidak semestinya mengambil bagian yang tampak timpang di tengah kesulitan rakyat yang membiayainya. Yudi Latif (2011) menekankan bahwa keadilan sosial semestinya mencerminkan sila-sila lainnya, sehingga kebijakan fasilitas pejabat tidak bisa dinilai terpisah dari kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan.

Sila keempat meminta wakil rakyat bertindak dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Hikmat berarti membaca perasaan publik sebelum memutuskan, sedangkan permusyawaratan berarti dasar perhitungan dibuka dan diperdebatkan. Kenyataannya, polemik baru mereda setelah tekanan besar, dan pimpinan DPR kemudian berjanji memperkuat transparansi dan partisipasi publik (ANTARA, 2025).

Sila kedua hadir lewat adab, yakni empati terhadap warga yang terhimpit. Ketika empati absen, sila ketiga ikut goyah karena persatuan retak oleh rasa tidak percaya. Sila-sila ini saling mengunci: tanpa kemanusiaan, keadilan menjadi hitungan yang dingin, dan tanpa permusyawaratan, keadilan menjadi keputusan sepihak.

Argumen Efisiensi dan Batas Kesimpulan

Pandangan tandingan yang paling kuat adalah argumen efisiensi. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyebut rumah jabatan sudah tidak ekonomis dan banyak yang rusak (Republika, 2024), sementara Puan menyebut nilai tunjangan telah dikaji dengan memperhatikan harga rumah di Jakarta (iNews, 2025).

Argumen ini patut dihormati dan layak diuji. Persoalannya, klaim efisiensi hanya meyakinkan bila disertai hitungan terbuka yang bisa diperiksa publik, dan di situlah celahnya.

Satu kasus juga tidak cukup untuk menyatakan seluruh penyelenggara negara bermoral rendah. Pencabutan tunjangan menunjukkan adanya kapasitas koreksi, meski baru bekerja setelah tekanan publik.

Empat Usulan Perbaikan Sistem

Perbaikan perlu menyasar sistem, bukan sekadar menunggu kesadaran pribadi:

1. Transparansi perhitungan. Sekretariat Jenderal DPR bersama Kementerian Keuangan mengumumkan di situs resmi dasar hukum dan perhitungan setiap perubahan tunjangan pejabat, lengkap dengan perbandingan biaya, paling lambat 30 hari sebelum berlaku. Indikatornya, semua perubahan terpublikasi sebelum berlaku dan dapat diverifikasi masyarakat sipil.
2. Pedoman kepatutan. Mahkamah Kehormatan Dewan menyusun pedoman kepatutan fasilitas pejabat yang memuat uji kepantasan publik. Indikatornya, pedoman ditetapkan dan laporan tahunan MKD memuat penilaian atas kebijakan fasilitas.
3. Regulasi etika. Pemerintah dan DPR menuntaskan Rancangan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara sebagai turunan Tap MPR tersebut. Indikatornya, naskah akademik dan jadwal pembahasan diumumkan terbuka.
4. Pemantauan independen. Perguruan tinggi dan lembaga pemantau seperti ICW dan Formappi merilis penilaian berkala tentang keterbukaan anggaran DPR. Indikatornya, laporan tahunan yang dapat dibandingkan antartahun.