Dua Tahun Prabowo dan Banyaknya Satgas: Menguatkan Birokrasi atau Memperbesar Ketergantungan pada Presiden?

BankPedia.id - Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menampakkan kecenderungan memakai satuan tugas (Satgas) untuk menangani persoalan strategis. Menurut penulis opini ini, mekanisme tersebut bisa mempercepat koordinasi, tetapi juga memunculkan pertanyaan: mengapa kementerian dan lembaga yang ada belum cukup mampu bekerja tanpa intervensi khusus presiden? Penulis mengusulkan setiap Satgas dievaluasi dari sumbangannya bagi institusi permanen, dan mengingatkan agar ketegasan pemimpin berjalan bersama kesediaan menerima kritik.

Satgas di Banyak Bidang

Satgas dibentuk untuk hilirisasi dan ketahanan energi, transisi energi, penertiban kawasan hutan, koperasi desa, mitigasi PHK, hingga berbagai program strategis. Di bidang ekonomi, Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang dibentuk Oktober 2025 diperkuat lewat Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Penulis mengakui pembentukan Satgas punya alasan. Persoalan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memerlukan koordinasi terpadu, dan dalam keadaan darurat mekanisme khusus dapat mempercepat keputusan serta menembus hambatan birokrasi. Namun, menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak semestinya diukur dari banyaknya persoalan yang diselesaikan lewat instruksi presiden atau tim khusus. Pemerintahan yang kuat juga membangun institusi yang bisa menyelesaikan masalah secara mandiri, konsisten, dan berkelanjutan.

Logika Komando dan Pemerintahan Demokratis

Penulis menyebut corak kepemimpinan Prabowo yang menekankan komando, kecepatan, dan pencapaian target sebagai salah satu cara memahami fenomena ini. Latar belakang militernya dipandang relevan sebagai konteks, tetapi tidak menjelaskan seluruh keputusan pemerintahannya. Pola komando unggul dalam situasi yang menuntut respons cepat, misalnya bencana, ketika koordinasi yang panjang bisa memperbesar penderitaan korban.

Persoalannya, kata penulis, pemerintahan demokratis bekerja lewat pembagian kewenangan, prosedur hukum, pengawasan, dan proses keputusan yang melibatkan banyak kepentingan. Bila logika komando terlalu dominan, pejabat berisiko terbiasa menunggu instruksi, kewenangan yang dimiliki tak dipakai optimal, dan koordinasi berubah menjadi ketergantungan pada arahan presiden. Karena waktu dan perhatian presiden terbatas, keputusan pun menumpuk di pusat kekuasaan, dan dalam jangka panjang kemampuan institusi mengidentifikasi masalah serta bertanggung jawab secara mandiri bisa terhambat.

Ketika Jalan Pintas Jadi Kebiasaan

Penulis memakai konsep ad hoc governance untuk menjelaskan pembentukan struktur khusus di luar mekanisme reguler. Pendekatan ini berguna mengatasi kebuntuan birokrasi pada isu lintas sektor, tetapi bisa melahirkan paradoks: birokrasi dianggap lambat sehingga dibentuk Satgas, Satgas mengatasi hambatan tertentu, namun penyebab kelemahan birokrasi tak diperbaiki, dan saat masalah serupa muncul pemerintah kembali butuh mekanisme khusus. Jalan pintas yang semula pengecualian pun berpotensi menjadi kebiasaan.

Ia merujuk Samuel P. Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968), yang menekankan pelembagaan politik lewat empat dimensi: adaptabilitas, kompleksitas, otonomi, dan koherensi. Dari kacamata ini, institusi kuat bukan sekadar cepat menjalankan perintah, tetapi mampu menyesuaikan diri, punya pembagian fungsi jelas, mandiri dari intervensi tak semestinya, dan terkoordinasi dengan institusi lain.

Penulis mengusulkan pertanyaan evaluasi bagi tiap Satgas: apakah koordinasi antarkementerian menjadi lebih efektif, apakah prosedur birokrasi lebih sederhana, dan apakah kementerian serta pemda makin mampu menyelesaikan persoalan serupa tanpa intervensi khusus presiden. Bila mekanisme khusus terus dibutuhkan untuk masalah yang sama, pemerintah perlu memeriksa apakah akar masalahnya kebutuhan koordinasi sementara atau kelemahan kelembagaan yang belum dibenahi.

Target, Tenggat, dan Evaluasi Harus Terbuka

Penulis menilai publik lebih sering mendengar pembentukan Satgas, susunan anggota, dan tugasnya, sementara informasi tentang target terukur, batas waktu, anggaran, dan hasil evaluasi semestinya mendapat perhatian setara. Setiap Satgas perlu mandat jelas, indikator keberhasilan yang bisa diperiksa publik, dan pertanggungjawaban transparan.

Ia memberi contoh. Keberhasilan Satgas Penertiban Kawasan Hutan tidak cukup diukur dari luas wilayah yang ditertibkan, tetapi juga pemulihan ekologis, kepastian hukum, penyelesaian konflik, dan pencegahan pelanggaran berulang. Keberhasilan Satgas koperasi desa tidak cukup dilihat dari jumlah koperasi, tetapi juga manfaat ekonomi bagi anggota, keberlanjutan usaha, kualitas tata kelola, dan kemampuan menciptakan kegiatan produktif. Dengan ukuran itu, pemerintah bisa membedakan penyelesaian masalah dari sekadar capaian administratif.

Setiap Satgas juga perlu batas waktu atau kondisi yang jelas untuk mengakhiri penugasan. Fungsi yang masih diperlukan dialihkan ke institusi permanen dengan kewenangan, anggaran, dan sumber daya memadai, agar Satgas tidak menjadi lapisan birokrasi tambahan yang bertahan tanpa evaluasi.

Ketegasan dan Kesediaan Mendengar Kritik

Di luar soal Satgas, penulis menyoroti respons Prabowo terhadap kritik. Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Oktober 2026, saat membahas kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI), Prabowo menyatakan Indonesia tidak takut dan tidak akan gentar, serta menyebut MSCI berupaya menakut-nakuti. Penulis memahami pernyataan itu sebagai upaya menunjukkan keteguhan, tetapi menilai persoalan yang diajukan MSCI punya dimensi substantif.

Menurut penulis, dalam pengumuman 15 Oktober 2026 MSCI menyampaikan kekhawatiran soal ketidaktransparanan struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan konsistensi penegakan aturan pasar modal. MSCI membuka konsultasi atas usulan perubahan status dari Emerging Market menjadi Standalone Market, dengan keputusan final paling lambat akhir Juni 2027, sehingga perubahan itu belum final. Terlepas dari perbedaan pandangan atas penilaian MSCI, tata kelola pasar modal tetap perlu diperiksa dan dibenahi secara terukur. Ketegasan, tulisnya, tidak harus dipertentangkan dengan kesediaan mengevaluasi kebijakan: pemimpin yang tegas tetap perlu mendengar kritik, mengakui kekurangan, dan memperbaiki keputusan bila ada bukti pendekatannya belum memadai.

Penulis juga mengaitkan hal ini dengan pernyataan Prabowo pada April 2025 yang meminta masyarakat menilai apakah demonstrasi saat itu aspirasi murni atau ada yang membayar, seraya mengakui demonstrasi dijamin konstitusi. Menurutnya, mempertanyakan motif tidak dengan sendirinya membuktikan aksi itu tidak murni, dan dugaan soal pembiaya perlu didukung bukti, bukan dijadikan alasan mengesampingkan substansi kritik. Kecenderungan beralih dari isi kritik ke motif pengkritik, ujarnya, mengurangi kesempatan koreksi kebijakan. Kritik yang tak nyaman belum tentu tak sah, sebagaimana dukungan tak otomatis membuat kebijakan tepat.

Menguatkan Institusi, Bukan Memperbesar Ketergantungan

Penulis mengakui gaya komando bisa mempercepat pelaksanaan program dan Satgas bisa berperan penting pada persoalan lintas sektor atau mendesak. Namun keberhasilan jangka panjang, menurutnya, harus tampak pada meningkatnya kapasitas kementerian, lembaga, dan pemda untuk bekerja efektif tanpa selalu menunggu intervensi presiden. Dua tahun pemerintahan menjadi momentum menilai apakah Satgas memperkuat birokrasi atau memperbesar ketergantungan pada pusat kekuasaan.

Tantangan Prabowo, tulis penulis, adalah menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan pemerintahan demokratis: ketegasan dan kecepatan tetap perlu, tetapi harus berjalan bersama penghormatan pada kemandirian institusi, mekanisme pengawasan, dan keterbukaan terhadap kritik. Warisan terpenting seorang pemimpin, menurutnya, bukan banyaknya tim khusus, melainkan institusi yang kompeten, adaptif, akuntabel, dan bekerja berdasarkan mandat hukum. Negara yang kuat adalah yang institusinya mampu menyelesaikan persoalan bahkan ketika presidennya tidak perlu turun tangan.