Bawaslu Gorontalo dan KemenHAM Bahas Netralitas ASN serta Politik Uang
BankPedia.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membahas penguatan pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN), pencegahan politik uang, serta akurasi data pemilih. Sinergi antarlembaga dinilai penting untuk menjaga integritas demokrasi dan melindungi hak politik masyarakat, termasuk di luar tahapan pemilu.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, Sarton Dali, Senin (9/11/2026).
Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, menjelaskan bahwa lembaganya tetap menjalankan fungsi pengawasan meskipun pemilu tidak sedang memasuki tahapan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengawasi pemutakhiran data partai politik dan data pemilih secara berkelanjutan.
Selain itu, Bawaslu terus mendorong edukasi masyarakat agar memahami hak pilih, mampu mengenali potensi pelanggaran, serta berani menyampaikan informasi jika menemukan dugaan pelanggaran pemilu.
Netralitas ASN dan Politik Uang Jadi Perhatian
Dalam pertemuan tersebut, Sarton Dali menyoroti pentingnya menjaga netralitas ASN. Menurutnya, setiap aparatur tetap memiliki hak untuk menentukan pilihan politik sebagai individu, tetapi tidak boleh menggunakan jabatan maupun kewenangannya untuk menunjukkan keberpihakan dalam kapasitas sebagai ASN.
Ia juga mengingatkan bahwa praktik politik uang dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak politik dapat berdampak terhadap kualitas demokrasi.
Karena itu, masyarakat perlu didorong untuk menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan hanya karena imbalan finansial ataupun popularitas calon.
Di sisi lain, pembaruan data kependudukan turut menjadi perhatian dalam upaya memastikan daftar pemilih sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Bawaslu Perkuat Pengawasan Data Pemilih
Moh. Fadjri Arsyad menambahkan, Bawaslu menggunakan sejumlah metode untuk menguji kesesuaian data pemilih, antara lain melalui pengawasan langsung, uji petik, dan survei.
Pelaksanaan pengawasan tersebut juga melibatkan koordinasi dengan pemerintah desa, RT/RW, hingga kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data yang tercatat sesuai dengan keadaan sebenarnya di masyarakat.
Kedua lembaga memandang kerja sama antarlembaga sebagai bagian penting dari upaya mencegah pelanggaran sekaligus memperkuat perlindungan hak politik warga.
Ke depan, Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Wilker KemenHAM Gorontalo turut membahas peluang kerja sama secara formal. Bentuk kolaborasi yang dipertimbangkan antara lain penyusunan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) serta pelaksanaan program edukasi bersama.
