Mantan Mantri BRI Pampangan Masuk DPO dalam Kasus Dugaan Korupsi KUR 2023–2024
BankPedia.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir (OKI) menerbitkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Joni Hidayat S.I.Kom., mantan mantri Bank BRI Unit Pampangan. Pria berusia 41 tahun itu diduga tidak kooperatif dan mangkir dari proses penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) periode 2023–2024.
Status DPO tersebut tercantum dalam surat Nomor: PRIN-4741/L.6.12/Fd.1/11/2026.
Menanggapi perkembangan perkara yang melibatkan mantan pekerjanya, Pemimpin Cabang BRI Branch Office (BO) Kayuagung, Whendrawan Nusatyo Adi, menyatakan BRI menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan.
Ia menegaskan, BRI bersikap kooperatif dengan memberikan informasi serta dukungan yang diperlukan aparat penegak hukum agar penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Whendrawan, perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan dugaan fraud yang teridentifikasi melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian internal perusahaan.
“Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas perusahaan dan melindungi kepentingan nasabah, BRI telah mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Whendrawan, Selasa (10/11/2026).
BRI Tegaskan Komitmen Zero Tolerance to Fraud
Whendrawan menambahkan, BRI telah mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Perusahaan juga terus memberikan dukungan terhadap proses penegakan hukum yang tengah berlangsung.
BRI turut mengapresiasi langkah aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, BRI menegaskan penerapan prinsip zero tolerance to fraud, yakni tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk kecurangan maupun penyimpangan yang berpotensi merugikan nasabah dan perusahaan.
“Dalam menjalankan kegiatan operasional dan bisnis, BRI senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking), penguatan sistem pengendalian internal, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance),” pungkasnya.
