Rapat Paripurna DPR 10 November 2026 Dihadiri 414 Anggota, Kuorum Terpenuhi
BankPedia.id - Rapat Paripurna ke-11 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 resmi dibuka setelah dinyatakan memenuhi kuorum. Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), tercatat 403 anggota menandatangani daftar hadir dan 11 anggota lainnya menyampaikan izin.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan jumlah kehadiran tersebut saat membuka rapat. Dengan demikian, total anggota yang tercatat hadir maupun mengajukan izin mencapai 414 orang.
"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada Pembukaan rapat DPR RI hari ini telah ditandangani oleh 403 anggota," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, disambut tepuk tangan anggota yang hadir, Selasa (10/11/2026).
Puan kemudian menyebut terdapat 11 anggota DPR yang mengajukan izin. Ia menyatakan jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan kuorum untuk membuka rapat paripurna.
" Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirahmanirahim perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan II tahun sidang 2026-2027, Selasa 10 November 2026 kami nyatakan terbuka dan terbuka untuk umum," ucapnya.
Agenda Pembukaan Masa Persidangan II
Rapat paripurna dimulai pukul 10.30 WIB dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Agenda utama kegiatan tersebut adalah mendengarkan pidato Puan Maharani dalam rangka pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Setelah rapat paripurna, sejumlah alat kelengkapan dewan (AKD) telah menjadwalkan agenda pembahasan dan pertemuan dengan berbagai pihak.
Komisi V DPR dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada pukul 13.00 WIB. Pertemuan tersebut melibatkan Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, serta Rektor Universitas Gadjah Mada melalui Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral UGM).
Agenda RDPU itu adalah konsultasi publik mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Komisi III Bahas RUU Perampasan Aset
Sementara itu, Komisi III DPR menjadwalkan RDPU pada pukul 15.00 WIB bersama Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja. Pertemuan tersebut diagendakan untuk mendengarkan masukan terkait RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Pada hari yang sama, Komisi III juga menjadwalkan rapat panitia kerja (Panja) pada pukul 16.30 WIB. Rapat tersebut akan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
